PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau tengah merancang formulasi untuk mengatasi defisit anggaran sebesar Rp2,2 triliun pada tahun 2025.

Wakil Gubernur Riau, SF Hariyanto, mengungkapkan bahwa defisit ini disebabkan oleh beberapa faktor, terutama ketidaksesuaian antara penerimaan dan pengeluaran.

"Defisit ini disebabkan antara penerimaan dengan pengeluaran tidak sesuai, karena penerimaan tidak tercapai. Kenapa tidak tercapai? Pertama ada rencana pengubdapatan kita dari PI Blok Rokan sebesar Rp1,6 triliun tahun 2023, namun di tahun 2024 kita hanya menerima lebih kurang Rp200 miliar. Artinya dari segi pendapatan ada yang turun, kalau pendapatan turun maka berdampak terhadap belanja," kata Wagubri, Senin (17/3/2025).

Lebih lanjut SF Hariyanto menjelaskan alasan pendapatan dari PI turun, berdasarkan informasi yang diterima dari PT Pertamina Hulu Rokan (PHR), mereka saat ini tengah menggalakan peningkatan produksi migas 1 juta barel per hari.

"Sehingga itu dibutuhkan biaya-biaya yang cukup tinggi. Dengan biaya operasional yang sangat tinggi, maka deviden yang diterima dipergunakan untuk menunjang percepatan produksi yang 1 juta barel per hari itu. Sehingga PI yang seharusnya kita terima Rp1,6 triliun hanya dapat Rp200 miliar," terangnya.

Selain itu, kata Wagubri, faktor lainnya Pemprov Riau mengalami defisit karena dana tranfer pusat yaitu Dana Bagi Hasil (DBH) belum semua masuk ke Pemprov Riau.

"Ini kan pusat juga banyak belum ngirim (DBH). Saya dulu pernah bilang, kalau uang ini masuk kan bisa tertutupi (defisit), kan tidak ada masalah. Ternyata yang kita rencanakan belum masuk dari pusat," sebutnya.

Faktor lainnya defisit anggaran Pemprov Riau disebabkan oleh pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tidak tercapai target.

"Kemudian dari pajak kendaraan (tahun 2024) hanya tercapai 80 persen, itu pun sudah susah payah. Itu lah pendapatan-pendapatan yang tidak tercapai. Namun ini tidak menjadi masalah, nanti kita selesaikan dan kita cari solusinya. Saya yakin dan percaya dengan Pak Gubernur, nanti bisa diselesaikan dengan baik, dan tidak perlu dirisaukan," tutupnya.

"Nanti kita cari formulasi untuk mengatasi masalah defisit ini. Baik itu dengan cara melakukan efisiensi dan melihat kegiatan-kegiatan bersifat pemborosaan akan diefisiensi, dengan mengalihkan ke kegiatan strtaegis yang bersentuhan langsung dengan masyarakat," tutupnya.

Penulis: Sri Wahyuni
Editor: M Iqbal

BERITA LAINNYA
ASN Pemprov Riau Dilarang Terima Gratifikasi Lebaran, Gubri: Tolak dan Laporkan Nekat Edarkan Sabu di Bulan Ramadan, Polisi Tangkap Pelaku di Tempuling Inhil DPRD Kepulauan Meranti Awasi Ketersediaan dan Harga Sembako dan BBM Jelang Lebaran 1446 Hijriyah Pemko Pekanbaru Akan Gelar Pemilihan RT/RW Usai Lebaran, Wako: Utamakan Musyawarah Baznas Riau Imbau Masyarakat Tunaikan Zakat Fitrah Melalui UPZ Resmi		Pemerintah Percepat Pengangkatan CPNS dan PPPK 2024, Pemda Diminta Segera Lakukan Ini CDN Riau Pererat Silaturahmi dan Buka Bersama dengan Jurnalis dan Vlogger di Pekanbaru Soal Parkir, BEM Riau Bersatu Gelar Aksi Demo ke DPRD Pekanbaru Bandara Pinang Kampai Dumai Segera Beroperasi Kembali Walikota Pekanbaru Pastikan Pembayaran TPP ASN Lancar, Tak Boleh Ada Keterlambatan