SIAK - Bentrokan terjadi antara polisi dan para petani kelapa sawit yang menolak constatering dan eksekusi lahan seluas 1.300 hektare di Desa Dayun, Kecamatan Dayun, Siak, Senin (12/12/2022).

Polisi sempat menembakkan water cannon ke arah massa yang sempat menghadang proses constatering dan eksekusi lahan dengan memblokade pintu masuk ke kawasan lahan.

Dalam aksi saling dorong itu juga terdengar teriakan dari warga yang disinyalir kena benturan fisik.

"Jangan pukul pak. Polisi pengayom masyarakat. Kami dizalimi PT duta swakarya indah (DSI) pak," teriak warga di lokasi.

Aksi saling dorong terjadi antara massa demonstran dengan pihak kepolisian saat kedua belah pihak tengah orasi.

Bahkan sempat terjadi lempar kayu ke arah kepolisian dan membuat suasana semakin ricuh mencekam.

Sejumlah orang tampak diamankan kepolisian saat bentrok terjadi, polisi terus mendesak mundur demonstran hingga melewati blokade Jalan Lintas Siak-Dayun.

Atas desakan yang dilakukan kepolisian, akhirnya massa aksi berhasil ditenangkan dan berangsur mundur secara tertib.

Meski begitu, negosiasi petugas keamanan dengan masyarakat berlangsung alot, masyarakat tetap menolak rencana konstatering (pencocokan objek) dan pembacaan eksekusi lahan.

Dari pantauan, Kapolres Siak, AKBP Ronal Sumaja turun langsung ke tengah masyarakat dalam upaya negosiasi dan meminta masyarakat tidak lagi anarkis, serta meminta izin masuk ke lahan bersama petugas PN Siak.

"Kita minta, keadaan tenang dan kondusif, kami hanya ingin melaksanakan tugas dengan tertib, tolong masyarakat mengerti," ungkap AKBP Ronal ketika berunding dengan demonstran.

Setelah bersikeras, akhirnya masyarakat pun membiarkan Polisi masuk ke lahan mereka bersama pihak PN Siak untuk melakukan konstatering dan eksekusi lahan.

Secara bertahap pihak kepolisian masuk menggunakan motor ke dalam kebun milik masyarakat, sebab gerbang masuk masih dihadang masyarakat dengan dua unit mobil truk colt diesel dan satu unit alat berat ekskavator.

Penulis: Diana Sari
Editor: Barkah

BERITA LAINNYA
Kapolda Riau Janji Ungkap Kasus SPPD Fiktif dan Tanggulangi Premanisme di Pekanbaru Kasus Korupsi SPPD Fiktif DPRD Riau Masih Misterius, Tersangka Utama Belum Terungkap ICDX Resmi Mendapat Izin Prinsip dari OJK, Langkah Maju Implementasi UU PPSK ASN Pemprov Riau Dilarang Terima Gratifikasi Lebaran, Gubri: Tolak dan Laporkan Nekat Edarkan Sabu di Bulan Ramadan, Polisi Tangkap Pelaku di Tempuling Inhil		Pemko Pekanbaru Tegaskan Larangan Penggunaan Mobil Dinas untuk Mudik dan Kepentingan Pribadi DPRD Riau Minta Gubernur dan Wakil Gubernur Kompak Atasi Lonjakan Defisit Anggaran FITRA Riau Soroti Anggaran Rp 10 Miliar untuk Rumah Dinas Kejati di Tengah Defisit, Desak Prioritaskan Kesejahteraan Masyarakat Pemerintah Percepat Pengangkatan CPNS dan PPPK 2024, Pemda Diminta Segera Lakukan Ini CDN Riau Pererat Silaturahmi dan Buka Bersama dengan Jurnalis dan Vlogger di Pekanbaru