PEKANBARU - Jelang Pilkada 2024, Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa mengimbau masyarakat bijak dalam menyikapi informasi yang beredar di media. Risnandar menekankan pentingnya memeriksa keabsahan sumber berita, agar tidak mudah terjebak hoaks atau propaganda.

"Jangan mudah percaya pada berita tanpa sumber yang jelas. Media yang kredibel harus memiliki akuntabilitas, menyertakan sumber terpercaya, dan bukan hanya mencari keuntungan sesaat," ujar Risnandar.

Imbauan ini disampaikan usai dirinya meninjau kesiapan surat suara Pilkada di Gudang KPU Kota Pekanbaru pada Kamis (31/10/2024).

Dalam kesempatan itu, Risnandar juga merespons isu yang menyebutkan bahwa ia terlibat politik praktis dengan mendukung salah satu calon dalam Pilkada. Dengan tegas, ia menepis tudingan tersebut dan mengundang pihak yang memiliki bukti untuk melapor kepada otoritas berwenang.

"Silakan laporkan jika ada yang merasa saya melakukan politik praktis. Saya selalu transparan dalam arahan dan pernyataan kepada lurah, camat, kepala OPD, kepala puskesmas, dan kepala sekolah," tegas Risnandar dikutip dari pekanbaru.go.id.

Risnandar menekankan komitmennya untuk menjaga netralitas dalam menjalankan tugas.

Terkait dengan pengisian jabatan yang kosong di masa kampanye Pilkada, Risnandar memastikan semua pengangkatan pegawai mengikuti aturan yang berlaku. Menurutnya, langkah ini diperlukan untuk mencegah kekosongan yang berpotensi mengganggu pelayanan publik, bukan karena intervensi politik.

"Pelayanan masyarakat harus tetap berjalan tanpa hambatan. Pengisian jabatan dilakukan agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu," tambah Risnandar.

Ia kembali mengimbau masyarakat untuk selalu berhati-hati dalam menerima informasi dan menghindari media yang tidak memiliki sumber jelas.

"Bacalah berita dari media yang akuntabilitasnya terjamin. Media yang bertanggung jawab akan selalu mencantumkan sumber informasi yang dapat dipertanggungjawabkan," pungkasnya.

Dengan imbauan ini, Risnandar berharap warga Pekanbaru dapat menjaga persatuan dan tidak terpengaruh informasi yang memecah-belah selama proses Pilkada. (*)