JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) memperkuat dukungan terhadap upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah (Kalteng). Dukungan tersebut diwujudkan melalui pengerahan regu pemadam kebakaran, penyediaan sumber air, serta peningkatan kesiapsiagaan seluruh anggota di wilayah tersebut.
Langkah ini merupakan bagian dari kolaborasi antara pemerintah, aparat, masyarakat, dan pelaku usaha untuk mengendalikan karhutla, terutama di kawasan yang menjadi penopang ketahanan pangan nasional.
Sekretaris Jenderal APHI, Purwadi Soeprihanto, mengatakan keterlibatan asosiasi dan anggotanya merupakan bentuk komitmen mendukung penanganan karhutla melalui kerja sama lintas sektor.
"Kami berkomitmen mendukung penanganan karhutla melalui pendekatan kolaboratif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan di Kalteng," kata Purwadi dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.
Menurutnya, pendekatan zonasi dan lanskap yang diterapkan di sekitar kawasan bandara Palangka Raya dapat menjadi model penanganan karhutla untuk wilayah lainnya di Kalimantan Tengah.
Ia menilai pola tersebut memungkinkan pengendalian kebakaran dilakukan secara lebih sistematis, terukur, dan berkelanjutan.
"Model lanskap ini dapat menjadi model penanganan karhutla secara sistematis dan terukur dalam jangka panjang di Kalteng," ujarnya.
Sementara itu, Ketua Komisariat Daerah (Komda) APHI Kalteng, Achwan, mengungkapkan pihaknya bersama Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Kalteng telah menyiapkan sejumlah dukungan operasional.
Dukungan tersebut meliputi penyediaan regu pemadam kebakaran dan pembangunan sumur bor untuk memastikan ketersediaan sumber air dalam penanganan kebakaran.
Selain itu, seluruh anggota APHI di Kalimantan Tengah diminta terus meningkatkan kesiapsiagaan, termasuk menyiagakan personel dan memperketat patroli di wilayah masing-masing.
"Seluruh anggota APHI di wilayah Kalteng saat ini terus menyiagakan regu pemadam karhutla dan segera melakukan pemadaman jika terjadi kebakaran, serta mengintensifkan patroli di wilayah masing-masing," kata Achwan.
Melalui dukungan tersebut, penanganan karhutla di Kalimantan Tengah diharapkan semakin terkoordinasi dan mampu menjangkau seluruh kawasan terdampak. Pendekatan zonasi dan lanskap juga diharapkan memperkuat upaya pencegahan serta pengendalian kebakaran dalam jangka panjang.
Sebelumnya, Kementerian Koordinator Bidang Pangan telah melakukan sinkronisasi dan koordinasi pengendalian karhutla di Kalimantan Tengah. Provinsi ini menjadi salah satu wilayah sasaran dalam program swasembada pangan nasional.
Koordinasi tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2026 tentang Penguatan Penegakan Larangan Pembukaan Lahan dengan Cara Membakar dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisol Nurofiq, saat memimpin apel bersama tim gabungan penanganan karhutla di Palangka Raya, Jumat (30/10/2026), mengatakan pengendalian kebakaran menjadi bagian penting dalam melindungi kawasan penopang ketahanan pangan nasional.
Menurutnya, langkah antisipasi diperlukan agar dampak karhutla tidak semakin menambah tekanan terhadap produksi pangan.
Salah satu prioritas penanganan berada di sekitar kawasan bandar udara Palangka Raya, khususnya wilayah yang berbatasan langsung dengan fasilitas penerbangan tersebut.
"Kita optimalkan penanganan karhutla di ring satu atau di daerah yang berbatasan dengan bandara, dengan pendekatan model zonasi atau berbasis lanskap. Model ini diharapkan dapat dikembangkan di wilayah lain di Kalteng," ujarnya.
Hanif menjelaskan, penanganan karhutla melibatkan berbagai unsur, mulai dari pemerintah provinsi, pemerintah kota, TNI, Polri, Manggala Agni, kelompok pemadam dari kalangan sukarelawan dan masyarakat, hingga pelaku usaha yang tergabung dalam APHI dan Gapki.
Khusus di Palangka Raya, sebanyak 175 regu diterjunkan untuk mendukung penanganan kebakaran. Seluruh personel tersebut dikoordinasikan oleh pemerintah provinsi dengan dukungan berbagai pihak.
"Untuk Palangka Raya, ada 175 regu yang terlibat, yang dikoordinasikan dengan baik oleh pemerintah provinsi, dengan dukungan berbagai pihak, termasuk kalangan usaha dari APHI dan Gapki," katanya.
Untuk meningkatkan efektivitas pemadaman, regu-regu tersebut ditempatkan dalam beberapa zona berdasarkan titik ketersediaan sumber air, termasuk sumur bor yang telah disiapkan.
Pembagian zona ini diharapkan mempercepat mobilisasi personel, mempermudah akses terhadap sumber air, serta memastikan penanganan kebakaran dapat menjangkau seluruh areal terdampak.
