PEKANBARU - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menggelar aksi demonstrasi di gedung DPRD Provinsi Riau, Rabu (21/10/2026), dengan membawa sejumlah tuntutan terkait kondisi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang saat ini melanda Sumatra, Kalimantan dan Papua.
Dalam orasi yang disampaikan, HMI Cabang Pekanbaru ini mendesak agar Pemerintah dan Presiden Prabowo Subianto untuk segera menetapkan Karhutla menjadi bencana Nasional.
Pasalnya kondisi Karhutla saat ini sudah melumpuhkan berbagai lini kehidupan, mulai dari sektor kesehatan, pendidikan dan berbagai sektor lainnya.
Selain meminta Pemerintah segera menetapkan Karhutla sebagai bencana nasional, HMI juga mendesak agar pemerintah segera mencopot Menhut ke Provinsi Riau.
Ketua Umum HMI Cabang Pekanbaru Raihan Darma Putra, dalam orasinya meminta meminta agar semua korporasi yang konsesinya terbakar sepanjang 2026 di Provinsi Riau, termasuk peta batas, luas, dan status hukum, sesuai janji presiden pada 8 September diumumkan secara terbuka.
Kemudian menetapkan korporasi dan pihak-pihak yang bertanggung jawab sebagai tersangka apabila terbukti memenuhi unsur tindak pidana kebakaran, serta menjatuhkan sanksi pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Mengajukan gugatan perdata terhadap perusahaan yang terbukti menyebabkan kebakaran untuk menuntut ganti rugi atas kerusakan lingkungan, kerugian masyarakat, dan biaya pemulihan lingkungan.
Mencabut atau membekukan izin usaha dan Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan yang berulang kali mengalami kebakaran berdasarkan audit kepatuhan independen, dengan hasil audit dipublikasikan secara transparan serta disertai sanksi administratif yang tegas.
Mendesak pemerintah untuk memperkuat pencegahan dan penanggulangan pembakaran lahan gambut, melalui sistem pengawasa, kesiapan, dan perlindungan masyarakat
Jalankan Perda No. 1 tahun 2019 dengan anggaran jelas. Pemprov dan Pemkab harus melaporkan secara publik kesiapan sebelum musim kemarau, bukan hanya status siaga di atas kertas.
HMI juga meminta, optimalisasi pemulihan bagi korban asap: layanan kesehatan gratis, masker, ruang bebas asap, dan kompensasi untuk kelompok rentan.
Kemudian lindungi petani kecil dan masyarakat adat dari kriminalisasi dan mengusut aktor intelektual di balik "orang suruhan".
