SIAK – Tepat satu tahun sejak memimpin Kabupaten Siak, pasangan Bupati dan Wakil Bupati Siak, Afni Zulkifli dan Syamsurizal, terus menjalankan berbagai program perbaikan di sejumlah sektor strategis. Fokus utama diarahkan pada pembenahan badan usaha milik daerah (BUMD), penguatan fiskal, serta pembangunan infrastruktur hingga wilayah pelosok.
Perjalanan pemerintahan Afni-Syamsurizal tidak terlepas dari tantangan besar. Keduanya harus menjalankan roda pemerintahan di tengah tekanan fiskal akibat berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat serta beban utang daerah yang disebut sebagai salah satu yang terbesar dalam sejarah Kabupaten Siak.
Meski menghadapi kondisi tersebut, sejumlah program yang menjadi bagian dari visi dan misi pemerintahan tetap berjalan. Salah satu langkah awal yang dilakukan adalah menekan harga eceran tertinggi (HET) LPG 3 kilogram dari Rp23 ribu menjadi Rp21 ribu per tabung guna meringankan beban masyarakat.
Di sisi lain, pemerintah daerah juga menerapkan berbagai langkah efisiensi, termasuk pengurangan perjalanan dinas dan penataan birokrasi agar struktur organisasi pemerintahan menjadi lebih efektif dan efisien.
Pembenahan juga difokuskan pada sektor BUMD yang selama ini menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD). Perubahan dilakukan melalui penyegaran jajaran komisaris dan penguatan tata kelola perusahaan.
Salah satu hasil yang terlihat adalah kinerja PT Bumi Siak Pusako (BSP) yang berhasil kembali mencatatkan keuntungan sekitar Rp100 miliar setelah sebelumnya mengalami kerugian.
Kemajuan juga terlihat pada pengembangan Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB). Kawasan yang sebelumnya belum berkembang optimal kini mulai menunjukkan aktivitas investasi dengan hadirnya sektor industri galangan kapal yang memiliki nilai investasi mencapai ratusan miliar rupiah.
Selain mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, pemerintah juga terus menyelesaikan kewajiban keuangan yang diwariskan dari tahun-tahun sebelumnya. Hingga saat ini, Pemkab Siak telah membayarkan utang kegiatan tahun anggaran 2024 sebesar Rp231,73 miliar dari total kewajiban Rp326,94 miliar.
Masih terdapat sisa kewajiban sekitar Rp95,2 miliar untuk kegiatan tahun 2024 serta beban utang sekitar Rp250 miliar pada tahun 2025 yang saat ini masih dalam proses penyelesaian.
Sekretaris Daerah Kabupaten Siak, Mahadar, mengatakan pemerintah daerah tetap berkomitmen menyelesaikan kewajiban tersebut sembari menjaga keberlangsungan program pembangunan.
“Selain memastikan BUMD mampu kembali memberikan kontribusi positif, pemerintah daerah juga berkomitmen menyelesaikan kewajiban pembayaran utang karena menyangkut hak-hak pihak ketiga yang harus diprioritaskan,” ujarnya.
Menurut Mahadar, optimisme untuk menyelesaikan beban fiskal tersebut didukung melalui penerapan disiplin anggaran, efisiensi belanja, serta upaya peningkatan PAD dari berbagai sektor.
Berbagai langkah yang telah ditempuh antara lain rasionalisasi belanja yang tidak berdampak langsung kepada masyarakat, pembatasan perjalanan dinas, penyesuaian belanja pegawai, serta mendorong perangkat daerah hingga tingkat kecamatan untuk menghadirkan inovasi dalam meningkatkan pendapatan daerah.
Selain itu, pemerintah juga memperkuat kolaborasi pentahelix dengan berbagai pihak, termasuk pemanfaatan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang lebih terarah guna mendukung pembangunan daerah.
Dengan berbagai langkah tersebut, Pemerintah Kabupaten Siak berharap proses pemulihan fiskal dapat berjalan seiring dengan percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
