PASIRPANGARAIAN – Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu (Pemkab Rohul) resmi menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai bentuk komitmen dalam mendukung program nasional Satu Data Indonesia.
Penandatanganan berlangsung di Balai Serindit, Komplek Gubernuran Riau, Pekanbaru, Kamis (7/8/2025), dan dilakukan oleh Sekretaris Daerah Rohul M. Zaki, S.STP., M.Si mewakili Bupati Rokan Hulu, bersama Kepala BPS Rokan Hulu Surya Legowo, SST., M.Si.
Langkah ini sejalan dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, yang menekankan pentingnya penguatan tata kelola data yang terintegrasi, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dihadiri Pejabat Tinggi dan Dilakukan Serentak
Acara penandatanganan MoU ini dihadiri Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti, Gubernur Riau H. Abdul Wahid, serta kepala BPS provinsi dan kabupaten/kota se-Riau.
MoU ini dilakukan serentak oleh 12 kabupaten/kota di Riau, sebagai langkah konsolidasi bersama untuk membangun sistem data daerah yang lebih solid dan terpadu.
Komitmen Pemkab Rohul
Sekda Rohul M. Zaki menegaskan bahwa kerja sama ini menjadi fondasi penting untuk perencanaan dan pengambilan kebijakan berbasis data.
"Melalui kesepakatan ini, Pemkab Rokan Hulu menyatakan kesiapan penuh mendukung implementasi program Satu Data Indonesia, termasuk membangun sinergi antarlembaga guna menghasilkan data yang dapat diakses publik secara transparan," ujar Zaki.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi aktif dengan BPS dalam mengoptimalkan pengumpulan, pengelolaan, dan penyebaran data yang terbuka dan akurat.
Dorongan dari Pemerintah Provinsi dan BPS RI
Gubernur Riau H. Abdul Wahid menyebutkan bahwa kegiatan ini merupakan momentum penting dalam mendorong transformasi digital pemerintah daerah.
"Integrasi data lintas sektor dan wilayah memungkinkan kita merumuskan kebijakan yang tepat sasaran dan efisien. Pemerintah provinsi mengapresiasi komitmen seluruh kabupaten/kota yang hadir," katanya.
Sementara itu, Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan keberhasilan Satu Data Indonesia bergantung pada kontribusi dan kualitas data dari daerah.
"Data yang akurat, mutakhir, dan relevan adalah fondasi utama perencanaan pembangunan. Kolaborasi BPS dan pemerintah daerah harus terus diperkuat demi terwujudnya ekosistem data yang tangguh di seluruh Indonesia," tegasnya.(adv)
