ROHUL – Efisiensi anggaran yang tengah dihadapi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rokan Hulu (Rohul) tidak boleh berujung pada penurunan kualitas pelayanan publik.

Bupati Rohul, H Anton ST MM justru meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) mengubah keterbatasan fiskal menjadi momentum untuk memperbaiki cara kerja birokrasi.

Anton menegaskan, kondisi keuangan daerah yang terbatas menuntut setiap OPD lebih selektif menentukan program, mengoptimalkan sumber daya, serta memastikan belanja pemerintah benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat.

“Memang kondisi keuangan daerah kita saat ini sedang mengalami efisiensi. Tetapi kita tidak boleh kehilangan semangat dan loyalitas dalam menjalankan tugas," ucap Anton.

"Justru kondisi ini harus menjadi motivasi untuk bekerja lebih cerdas, lebih efektif dan lebih kreatif,” tegasnya.

Menurutnya, efisiensi tidak seharusnya hanya diterjemahkan sebagai pemangkasan anggaran.

Ukuran keberhasilannya justru terletak pada kemampuan pemerintah mempertahankan pelayanan dasar dengan sumber daya yang tersedia.

Karena itu, kepala OPD diminta tidak menjalankan program sekadar untuk memenuhi target administratif.

Setiap kegiatan harus memiliki dampak yang jelas dan dapat dirasakan masyarakat.

“Program yang dijalankan harus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Jangan hanya mengejar target administrasi, tetapi manfaatnya juga harus bisa dirasakan,” ujarnya.

Anton juga menyoroti pentingnya keterlibatan langsung pejabat daerah dalam melihat persoalan masyarakat.

Menurut dia, kebijakan yang disusun tanpa memahami kondisi lapangan berisiko tidak menjawab kebutuhan sebenarnya.

Kepala OPD diminta turun ke masyarakat, menyerap keluhan, mengidentifikasi persoalan, kemudian mencari solusi berdasarkan kewenangan dan kemampuan pemerintah daerah.

“Jangan hanya bekerja di belakang meja. Turun ke masyarakat, lihat persoalannya, dengarkan keluhannya dan cari solusi sesuai kemampuan kita,” katanya.

Penekanan tersebut sekaligus menempatkan kepala OPD sebagai pihak yang bertanggung jawab menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam program yang konkret.

Dengan ruang fiskal yang terbatas, pemerintah daerah dituntut lebih ketat membedakan program yang benar-benar prioritas dengan kegiatan yang dampaknya tidak langsung dirasakan masyarakat.

Anton berharap efisiensi tidak berhenti pada pengurangan belanja. Kebijakan tersebut harus menjadi kesempatan bagi Pemkab Rohul untuk mengevaluasi pola kerja birokrasi, mengurangi kegiatan yang tidak prioritas, dan mengarahkan sumber daya pada pelayanan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

“Setiap OPD harus mampu menentukan prioritas, memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal dan mencari terobosan. Jangan sampai karena efisiensi, pelayanan kepada masyarakat ikut melambat,” pungkasnya.