PEKANBARU - Pelaksanaan Musyawarah Wilayah (Muswil) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Provinsi Riau yang semula dijadwalkan pada akhir 2025 dipastikan mengalami penundaan hingga tahun depan.
Penundaan ini secara otomatis memperpanjang masa kepemimpinan Abdul Wahid sebagai Ketua DPW PKB Riau, di tengah situasi politik internal yang kian kompleks.
Ketua DPC PKB Pekanbaru, Taufik Arrakhman membenarkan adanya penundaan agenda strategis partai tersebut.
Namun, ia menegaskan, kepastian teknis terkait jadwal baru berada di tangan pengurus wilayah.
“Muswil memang diundur sampai tahun depan. Untuk informasi pastinya, silakan konfirmasi langsung ke sekretaris DPW,” ujar Taufik Arrakhman, Selasa (30/12/2025).
Menurut Taufik, secara umum masa berlaku Surat Keputusan (SK) kepengurusan di tingkat DPC PKB masih berjalan hingga pertengahan tahun, sehingga penundaan Muswil dinilai tidak serta-merta melanggar aturan organisasi.
“Kalau untuk masa jabatan ketua DPC, rata-rata SK-nya habis di pertengahan tahun,” jelasnya.
Sebelumnya, Sekretaris DPW PKB Riau, Ade Agus Hartanto sempat menyampaikan, Muswil PKB Riau akan digelar serentak pada akhir 2025, bersamaan dengan Musyawarah Cabang (Muscab) di sejumlah daerah.
Agenda tersebut dirancang untuk melakukan konsolidasi dan pembaruan kepengurusan secara menyeluruh.
Namun, dinamika internal partai kini menjadi sorotan, terutama di tengah status Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid yang telah ditetapkan sebagai tersangka dan masih menjalani proses hukum di KPK.
Kondisi status hukum Abdul Wahid sebagai tersangka korupsi ini, disebut turut memengaruhi stabilitas internal PKB Riau.
Ketua Dewan Syuro PKB Riau, KH Abdurrahman Koharudin menegaskan, seluruh keputusan strategis terkait kepengurusan DPW berada sepenuhnya di bawah kewenangan DPP PKB.
“Untuk urusan kepengurusan, kami sepenuhnya mengikuti arahan DPP. Kader di daerah wajib tunduk pada keputusan dan kebijakan dari pusat,” tegas KH Abdurrahman Koharudin.
Penundaan Muswil di tengah situasi hukum dan politik yang sensitif ini memunculkan berbagai spekulasi di kalangan kader dan pengamat politik.
