PEKANBARU - Ratusan guru Aparatur Sipil Negara (ASN) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tingkat pendidikan menengah formasi tahun 2021 dan 2023 di Provinsi Riau mengungkapkan deretan persoalan yang mereka hadapi dalam menjalankan tugas.

Keluhan tersebut disampaikan langsung kepada Ketua Forum Guru ASN PPPK 2022 Provinsi Riau, Eko Wibowo, dalam sejumlah pertemuan yang telah digelar beberapa waktu terakhir.

Dari curahan hati yang disampaikan para guru, dua persoalan besar mencuat: penempatan sekolah yang tidak sesuai dengan keahlian dan jarak penugasan yang terlalu jauh dari domisili.

Salah satu keluhan paling krusial adalah penempatan yang tidak sesuai dengan mata pelajaran dalam Surat Keputusan (SK) pengangkatan. Banyak guru mengaku ditempatkan di sekolah yang tidak memiliki mata pelajaran sesuai bidang keahlian mereka.

"Akibatnya, mereka terpaksa mengajar mata pelajaran yang tidak linier dengan ijazah atau SK. Ini bukan hanya menurunkan kualitas pembelajaran, tapi juga menyebabkan sertifikasi mereka tertunda atau bahkan terancam gagal," ujar Eko Wibowo, yang juga dikenal sebagai tokoh muda pendidikan di Riau, Sabtu (7/6/2025).

Sertifikasi guru mensyaratkan pemenuhan jam mengajar linier sesuai bidang. Ketidaksesuaian ini membuat banyak guru kehilangan haknya atas tunjangan profesi yang menjadi penopang ekonomi keluarga.

Masalah lain yang tak kalah memprihatinkan adalah lokasi penempatan yang sangat jauh dari tempat tinggal guru. Tidak sedikit guru harus menempuh perjalanan melintasi kabupaten, bahkan ada yang terpaksa meninggalkan keluarga dan menetap di daerah terpencil.

“Banyak guru harus tinggal di ruang kelas karena tak mampu menyewa rumah. Sebagian besar penghasilan habis untuk biaya transportasi dan hidup di perantauan,” lanjut Ekowi.

Tak hanya berdampak pada ekonomi, kondisi ini juga menimbulkan beban psikologis. Para guru harus meninggalkan anak-anak yang masih kecil, pasangan, atau orang tua lanjut usia yang membutuhkan perhatian.

“Jarak yang jauh meningkatkan risiko kecelakaan. Guru harus berkendara puluhan kilometer setiap hari hanya untuk memenuhi tugas, dalam kondisi fisik dan mental yang terkuras,” tambahnya.

Atas berbagai permasalahan ini, Eko Wibowo menyerukan perhatian serius dari Pemerintah Provinsi Riau. Ia meminta Gubernur Riau, Kepala Dinas Pendidikan, dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) agar segera memfasilitasi relokasi bagi guru ASN PPPK ke sekolah yang lebih dekat dengan domisili dan sesuai dengan kualifikasi mereka.

“Relokasi bukan semata demi kenyamanan guru, tapi untuk memastikan proses belajar mengajar berjalan efektif. Guru yang sejahtera akan mengajar dengan hati, dan itu akan berpengaruh langsung pada kualitas pendidikan,” tegasnya.

Jika tidak ada respon konkret dari pemerintah daerah, Eko menegaskan bahwa pihaknya siap membawa persoalan ini ke tingkat nasional. Ia mengatakan telah menyiapkan langkah advokasi ke Kementerian Pendidikan, Kementerian PAN-RB, hingga Komisi X DPR RI.

“Kami tidak akan tinggal diam. Jika persoalan ini terus diabaikan, kami akan suarakan langsung ke pusat. Ini tentang masa depan pendidikan dan nasib para pendidik,” tandasnya.

Di akhir pernyataannya, Eko Wibowo mengingatkan pentingnya keberpihakan negara terhadap para guru yang telah mengabdi di garda terdepan pendidikan.

“Guru adalah pilar bangsa. Mereka bukan hanya pengajar, tapi penggerak perubahan. Sudah saatnya kebijakan hadir untuk mendukung, bukan membebani,” tutupnya.
Editor: Riki