PEKANBARU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mulai menjajaki peluang beasiswa pendidikan tinggi ke Tiongkok sebagai alternatif pembiayaan bagi generasi muda daerah.
Langkah ini ditempuh di tengah keterbatasan kemampuan fiskal pemerintah daerah untuk memperluas akses pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi.
Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto membawa aspirasi tersebut saat menemui Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Riau, Roni Bowo Leksono mengatakan, pertemuan tersebut menjadi langkah awal untuk membuka akses kerja sama beasiswa bagi masyarakat Riau, khususnya lulusan sekolah menengah yang ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
"Hari ini kita dari Pemprov Riau bersilaturahmi ke Komisi II DPR RI, sekaligus bapak Plt Gubernur menyampaikan aspirasi dalam menjalin kerja sama untuk memperoleh beasiswa bagi masyarakat, khususnya bagi anak-anak Riau yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi," ujar Roni di Jakarta.
Salah satu peluang yang dibahas adalah program beasiswa dari Pemerintah Tiongkok. Menurut Roni, Ketua Komisi II DPR RI menyampaikan bahwa tersedia kuota beasiswa dari negara tersebut yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal.
"Ketua Komisi II menyebutkan memang ada peluang kerjasama dengan Tiongkok China yang selama ini memberikan beasiswa, namun tidak maksimal penyerapannya. Ini menjadi kesempatan bagi daerah kita," jelasnya.
Informasi tersebut membuka peluang bagi Pemprov Riau untuk memperluas akses pendidikan internasional. Namun, ketersediaan kuota saja belum cukup.
Pemerintah daerah perlu memastikan mekanisme seleksi, persyaratan akademik, kemampuan bahasa, hingga kesiapan calon penerima sebelum program dapat direalisasikan.
Pemprov Riau berencana menyiapkan skema kerja sama dengan pola pembiayaan bersama atau sharing program.
Berdasarkan arahan Plt Gubernur, dukungan pemerintah daerah akan diarahkan pada pelatihan pra-keberangkatan dan kebutuhan teknis lainnya bagi calon penerima beasiswa.
Roni menyebut upaya tersebut sejalan dengan prioritas pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Riau 2025–2029, terutama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperluas pemerataan akses pendidikan.
Meski demikian, rencana tersebut masih membutuhkan tindak lanjut konkret. Pemprov Riau perlu menjelaskan jumlah kuota yang berpotensi diperoleh, jenjang pendidikan yang tersedia, bidang studi prioritas, besaran dukungan anggaran, serta jadwal pelaksanaan seleksi.
Transparansi juga menjadi penting agar kesempatan beasiswa tidak hanya dinikmati kelompok masyarakat yang memiliki akses informasi dan kemampuan ekonomi lebih baik.
Jika dikelola dengan mekanisme seleksi yang terbuka dan tepat sasaran, peluang beasiswa ke Tiongkok dapat menjadi salah satu instrumen peningkatan kualitas sumber daya manusia Riau.
Tantangannya kini bukan sekadar memperoleh kuota, melainkan memastikan kesempatan tersebut benar-benar dapat diakses oleh anak-anak Riau yang membutuhkan dan memiliki kapasitas akademik.