PEKANBARU - DPRD Riau segera memproses pelantikan enam anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Riau terpilih. Sementara itu, satu nama lainnya masih menunggu penyelesaian tindak lanjut laporan terkait dugaan keterlibatan dalam partai politik aktif.
Kepastian tersebut disampaikan Ketua DPRD Riau, Kaderismanto, setelah bertemu dengan enam anggota KPID Riau yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai anggota terpilih dan diumumkan dalam rapat paripurna DPRD Riau.
Enam anggota yang akan segera diproses pelantikannya yakni Bambang Suwarno, Dian Citra Andriyani, Ferlan Niko, Mario Abdillah Khair, Prima Ermad Suhaemi, dan Sherly Arianti.
Adapun satu nama lainnya, Al Qusairi, belum dapat diproses bersama enam anggota tersebut. DPRD Riau masih menindaklanjuti laporan mengenai dugaan keikutsertaannya sebagai anggota partai politik aktif.
Laporan tersebut disampaikan melalui gugatan dan pengaduan salah satu lembaga swadaya masyarakat (LSM).
Kaderismanto mengatakan, DPRD Riau dalam waktu dekat akan menyurati Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, untuk melanjutkan proses pelantikan enam anggota KPID Riau yang telah dinyatakan terpilih.
Menurutnya, penundaan terhadap satu nama dilakukan karena masih ada laporan yang perlu ditindaklanjuti oleh DPRD Riau.
Keputusan tersebut mengacu pada rekomendasi KPI Pusat serta hasil kesepakatan pimpinan DPRD Riau bersama Komisi I DPRD Riau.
"Proses pelantikan enam anggota KPID Riau dapat segera dilanjutkan tanpa harus menunggu penyelesaian persoalan yang masih menyangkut satu nama lainnya," ujar Kaderismanto.
Sebagaimana diketahui, aktivitas kelembagaan KPID Riau telah mengalami kevakuman cukup lama setelah masa jabatan anggota periode sebelumnya berakhir pada Desember 2025.
Kondisi tersebut berdampak pada belum optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga yang memiliki kewenangan mengawasi penyelenggaraan penyiaran di daerah.
Dengan dilanjutkannya proses pelantikan enam anggota terpilih, KPID Riau diharapkan segera kembali menjalankan fungsi kelembagaannya, khususnya dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan penyiaran di Provinsi Riau.