PEKANBARU - Pemprovi Riau mengalokasikan Rp100 miliar untuk memperkuat permodalan dua badan usaha milik daerah (BUMD) dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD 2027.
Namun, suntikan modal tersebut perlu diikuti peningkatan kinerja perusahaan agar tidak sekadar menjadi tambahan beban keuangan daerah.
Dua perusahaan yang menjadi sasaran penyertaan modal tersebut adalah PT Bank Riau Kepri (BRK) Syariah (Perseroda) dan PT Jamkrida Riau (Perseroda).
Alokasi ini menjadi bagian dari pengeluaran pembiayaan daerah yang telah dibahas dan disepakati bersama DPRD Riau.
Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto menyampaikan alokasi tersebut dalam pendapat akhir pemerintah terhadap Ranperda APBD 2027 pada Rapat Paripurna DPRD Riau, Senin (16/11/2026).
Ia menjelaskan, penyertaan modal kepada kedua BUMD merupakan bagian dari keputusan bersama antara pemerintah daerah dan legislatif.
“Dari sisi pembiayaan, Pemprovi Riau menganggarkan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp100 miliar untuk penyertaan modal kepada BUMD Provinsi Riau, yaitu PT BRK Syariah Perseroda dan PT Jamkrida Riau Perseroda," ucap SF Hariyanto.
"Penyertaan modal tersebut sesuai dengan keputusan DPRD yang telah kita setujui bersama beberapa waktu lalu,” sambungnya.
SF Hariyanto berharap seluruh komponen pembiayaan yang telah disepakati dapat direalisasikan sesuai ketentuan perundang-undangan dan memberikan manfaat bagi pembangunan daerah.
“Seluruh komponen pembiayaan daerah telah kita bahas dan sesuaikan bersama DPRD. Kita berharap apa yang telah disepakati ini dapat ditindaklanjuti sesuai aturan dan memberikan hasil yang baik bagi daerah,” tuturnya.
Di balik alokasi Rp100 miliar tersebut, efektivitas penggunaan dana menjadi hal yang perlu mendapat perhatian.
Penyertaan modal pemerintah daerah semestinya memiliki target kinerja yang jelas, sehingga manfaatnya dapat diukur dan dipertanggungjawabkan.
Ketua DPRD Riau, Kaderismanto, dalam draf pernyataan yang masih perlu dikonfirmasi, menekankan pentingnya profesionalisme dan transparansi dalam pengelolaan BUMD penerima modal.
“Penyertaan modal kepada BUMD harus menjadi bagian dari upaya memperkuat kinerja perusahaan daerah," ujar Kaderismanto.
"Karena itu, setiap dukungan anggaran perlu diikuti dengan pengelolaan yang profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ungkapnya.
Ia juga berharap tambahan permodalan tersebut mampu meningkatkan kapasitas usaha perusahaan sekaligus memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian dan pendapatan daerah.
“Kami berharap penyertaan modal ini dapat dimanfaatkan secara optimal untuk memperkuat perusahaan daerah," tuutrnya.
"BUMD harus mampu menunjukkan kinerja yang baik dan memberikan kontribusi bagi pembangunan serta pendapatan daerah,” tutupnya.