PEKANBARU - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat menilai keberhasilan program keumatan tidak cukup hanya dengan menghasilkan fatwa atau rekomendasi.

Implementasinya di daerah membutuhkan pemahaman terhadap kondisi lapangan sekaligus dukungan pemerintah yang memiliki kewenangan eksekusi.

Hal itu mengemuka saat MUI Pusat melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Riau, Kamis (17/9/2026).

Kunjungan yang dipimpin Ketua Bidang Fatwa Metodologi MUI Pusat, Buya Gusrizal Gazahar, tersebut sekaligus menjadi bagian dari Monitoring dan Evaluasi (Monev) terhadap pelaksanaan program MUI Riau.

Buya Gusrizal mengatakan Monev diperlukan agar MUI Pusat tidak menyusun kebijakan berdasarkan asumsi dari pusat semata.

Kondisi organisasi, ulama, serta persoalan umat di daerah perlu dipetakan secara langsung.

"MUI Pusat tidak mungkin mengambil sikap tanpa memahami kondisi para ulama dan lembaga keulamaan di daerah," ujar Buya Gusrizal.

"Pemetaan inilah yang ingin kami dapatkan agar kebijakan yang dibuat betul-betul menjangkau seluruh daerah di Indonesia," sambungnya.

Menurut dia, Monev bukan kegiatan audit yang semata-mata mencari kekurangan dalam pelaksanaan program.

Evaluasi tersebut lebih diarahkan untuk mengetahui sejauh mana agenda yang telah dirancang dapat berjalan sekaligus mengidentifikasi kebutuhan organisasi di daerah.

"Kegiatan tersebut bukanlah bentuk audit yang mencari-cari temuan, melainkan upaya kami untuk melihat bagaimana pelaksanaan program MUI Riau yang direncanakan selama ini berjalan dengan baik," katanya.

Buya Gusrizal menekankan, persoalan keumatan tidak dapat diselesaikan hanya oleh lembaga keulamaan.

MUI dapat memberikan pandangan keagamaan melalui fatwa maupun program pembinaan, tetapi pelaksanaan kebijakan di lapangan banyak bergantung pada pemerintah daerah.

Karena itu, komunikasi dengan kepala daerah menjadi salah satu agenda penting dalam kunjungan tersebut.

Sinergi antara MUI dan pemerintah dinilai diperlukan agar berbagai persoalan masyarakat dapat ditangani secara lebih terkoordinasi.

"Kedua, kami ingin bersilaturahmi bersama kepala daerah dalam rangka mempererat ukhuwah Islamiyah. Kami tentu rindu untuk bersilaturahmi dengan pimpinan di daerah karena umat ini harus dikelola bersama," jelasnya.

Ia menyebut MUI mengambil bagian dalam mendorong kebaikan umat melalui peran keulamaan.

Namun, kewenangan pemerintahan tetap berada di tangan kepala daerah sehingga implementasi berbagai rekomendasi membutuhkan kolaborasi dengan pemerintah.

"Majelis Ulama Indonesia mengambil sebagian dari peran pengelolaan kebaikan umat, namun pucuk kepemimpinannya ada pada Pak Gubernur," tuturnya.

"Bagaimanapun juga apa pun fatwa yang dikeluarkan oleh MUI Riau, eksekusinya nanti akan banyak berada di tangan pemerintah," tambahnya.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan keumatan tidak hanya bergantung pada kualitas rekomendasi yang dihasilkan, tetapi juga pada sejauh mana rekomendasi tersebut diterjemahkan menjadi program dan tindakan di daerah.

Sementara itu, Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto menuturkan, silaturahmi antara pemerintah dan ulama diperlukan untuk menghadapi berbagai dinamika yang tengah dihadapi daerah.

"Saya mengucap terima kasih kepada Buya yang telah datang ke Riau ini. Memang kita dalam kondisi seperti ini harus perbanyak doa dan ikhtiar," ujar SF Hariyanto.

Ia menegaskan pemerintah tidak boleh berhenti pada doa ketika menghadapi berbagai persoalan.

Ikhtiar melalui kerja dan kolaborasi tetap diperlukan agar pemerintahan dapat berjalan dan amanah yang diberikan kepada pemerintah daerah dapat dilaksanakan.

"Kalau kita memikirkan dinamika tanpa berusaha, pasti takkan bergerak. Saya yakin badai pasti berlalu, mohon doanya kami bisa melaksanakan tugas dengan sesuai amanah dan kami dengan MUI Riau akan tetap bekerja sama," pungkasnya.