PEKANBARU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau meminta PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) memperkuat kontribusi sosial perusahaan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR), khususnya dalam membantu perbaikan infrastruktur jalan di wilayah kerja perusahaan.
Permintaan tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto saat menerima audiensi jajaran manajemen PHR di Kantor Gubernur Riau, Pekanbaru, Jumat (14/8/2026).
Pertemuan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan perusahaan dalam mendukung pembangunan. Selain itu, keberadaan industri minyak dan gas bumi (migas) diharapkan memberikan manfaat yang semakin luas bagi masyarakat Riau.
SF Hariyanto menyambut baik kedatangan jajaran pimpinan PHR. Ia menekankan pentingnya komunikasi dan kolaborasi antara pemerintah daerah dengan perusahaan dalam mendukung pembangunan di Riau.
"Terima kasih sudah datang ke sini, saya senang bisa bersilaturahmi dengan Pak Direktur serta jajarannya karena sudah lama kita tidak bertemu," ujar SF Hariyanto.
Menurutnya, pembangunan Riau membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Pemprov Riau tidak dapat bekerja sendiri dalam memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur, terutama mengingat masih tingginya kebutuhan perbaikan jalan di berbagai wilayah.
Karena itu, Pemprov Riau berharap PHR dapat memberikan kontribusi nyata melalui program CSR, terutama dalam membantu penanganan ruas jalan rusak di sekitar wilayah operasional perusahaan.
"Kita tahu bersama untuk membangun Riau ini tentu tidak bisa dilakukan sendiri, diperlukan sinergi dan kolaborasi," kata SF Hariyanto.
Selain membahas kontribusi terhadap pembangunan daerah, pertemuan tersebut juga menjadi ruang koordinasi terkait keberlangsungan operasional PHR di Riau.
Pemprov Riau bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang tergabung dalam Tim Satgas menyatakan siap membantu perusahaan dalam mengatasi berbagai kendala yang berpotensi menghambat kegiatan operasional.
SF Hariyanto mendorong PHR untuk terus membangun komunikasi aktif dengan pemerintah daerah dan unsur terkait. Dengan demikian, setiap persoalan yang muncul di lapangan dapat segera dicarikan solusi secara bersama-sama.
Koordinasi tersebut dinilai penting untuk menjaga kelancaran kegiatan produksi migas sekaligus mendukung pencapaian target produksi nasional.
Sementara itu, Direktur Utama PT Pertamina Hulu Rokan Muhammad Arifin menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemprov Riau terhadap kegiatan operasional perusahaan.
Dalam pertemuan tersebut, Muhammad Arifin juga menyampaikan perkembangan terbaru terkait persetujuan pemerintah pusat terhadap ketentuan fiskal (fiscal terms) baru untuk operasional PHR.
"Alhamdulillah kita bisa bertemu hari ini. Kami mengucapkan syukur karena pemerintah telah menyetujui fiscal terms yang baru untuk operasional kami," ujar Muhammad Arifin.
Menurutnya, penyesuaian ketentuan fiskal tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika kegiatan serta peningkatan produksi migas.
Dengan adanya dukungan pemerintah daerah dan kepastian ketentuan fiskal, PHR diharapkan dapat semakin optimal menjalankan kegiatan operasionalnya di Riau.
Di sisi lain, Pemprov Riau berharap peningkatan aktivitas industri migas dapat berjalan seiring dengan kontribusi perusahaan terhadap pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat hubungan antara pemerintah daerah dan PHR agar kegiatan industri migas dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi Riau, baik dari sisi produksi, pembangunan infrastruktur, maupun kontribusi sosial perusahaan.(*)
