PEKANBARU - PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) menyatakan masih menunggu pemberitahuan resmi pemerintah terkait keputusan pencabutan izin konsesi kehutanan perusahaan di Provinsi Riau.
Di tengah ketidakpastian tersebut, perusahaan mulai menyoroti potensi dampak terhadap puluhan ribu pekerja, masyarakat, serta rantai usaha yang selama ini bergantung pada operasionalnya.
Pernyataan tersebut disampaikan PT RAPP setelah memperoleh informasi mengenai keputusan pemerintah melalui pemberitaan media.
Perusahaan menegaskan belum menerima pemberitahuan resmi sehingga belum dapat memberikan tanggapan substantif mengenai kebijakan tersebut.
"Kami menghormati kewenangan Pemerintah dan akan terus berkomunikasi secara konstruktif dengan otoritas terkait," demikian pernyataan resmi Corporate Communications PT RAPP yang diterima redaksi Halloriau.com, Jumat (20/11/2026).
Perusahaan menyebut akan menunggu penjelasan lebih lanjut sebelum mengambil sikap melalui mekanisme yang berlaku.
Nasib 41.000 Pekerja Jadi Perhatian
Di luar persoalan perizinan, PT RAPP menempatkan keberlangsungan ekonomi pekerja dan masyarakat sebagai perhatian utama.
Perusahaan bersama Grup APRIL mengklaim mempekerjakan lebih dari 41.000 orang serta melibatkan ratusan pelaku usaha lokal sebagai pemasok barang dan jasa.
Dampak ekonominya disebut tidak berhenti pada tenaga kerja langsung. Berdasarkan studi dampak ekonomi yang pernah dilakukan, aktivitas PT RAPP diperkirakan menopang sekitar 170.000 pekerjaan di Riau dan mencapai 300.000 pekerjaan secara nasional.
Angka tersebut menunjukkan besarnya keterkaitan industri kehutanan dan pengolahan pulp dengan aktivitas ekonomi daerah.
PT RAPP menyatakan akan terus berkomunikasi dengan kontraktor, pelanggan, pemasok, dan mitra usaha untuk mengurangi potensi gangguan terhadap kegiatan bisnis.
Namun, besaran dampak aktual terhadap tenaga kerja dan usaha lokal masih bergantung pada bentuk keputusan pemerintah serta tindak lanjut kebijakan pencabutan konsesi tersebut.
Klaim Kontribusi Ekonomi Rp350 Triliun
PT RAPP juga menyoroti kontribusinya terhadap perekonomian Riau selama beroperasi lebih dari tiga dekade.
Perusahaan menyebut telah memberikan kontribusi lebih dari Rp350 triliun terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Riau selama periode 2016–2025.
Selain itu, investasi untuk program pemberdayaan masyarakat di lima kabupaten diklaim mencapai Rp970 miliar dalam kurun waktu 10 tahun terakhir.
Program tersebut antara lain mencakup penanganan stunting di 138 desa dan bantuan peralatan kesehatan ibu dan anak untuk 26 puskesmas melalui kerja sama dengan Kementerian Kesehatan.
Perusahaan juga mengaitkan pertumbuhan Pangkalan Kerinci dengan perkembangan aktivitas industrinya.
Wilayah yang pada 1993 disebut hanya dihuni sekitar 200 orang itu kini berkembang menjadi ibu kota Kabupaten Pelalawan dengan populasi sekitar 250.000 jiwa.
PT RAPP memperkirakan sekitar 20 persen penduduk Pangkalan Kerinci memiliki keterkaitan dengan operasional perusahaan.
Ekspor dan Komitmen Pengelolaan Hutan
Dari sisi perdagangan, PT RAPP bersama Grup APRIL menyatakan memproduksi barang bernilai tambah berbasis serat yang dibudidayakan di Indonesia dan memasarkannya ke lebih dari 100 negara.
Lebih dari 85 persen produksinya disebut ditujukan untuk pasar ekspor sehingga menjadi salah satu sumber perolehan devisa.
Perusahaan juga menegaskan pengelolaan hutan berkelanjutan tetap menjadi bagian dari strategi operasionalnya.
PT RAPP mengklaim melestarikan hampir 500.000 hektare kawasan hutan, termasuk melalui program Restorasi Ekosistem Riau (RER) untuk pemulihan ekosistem gambut.
Upaya tersebut dikaitkan dengan dukungan terhadap target Indonesia mencapai Forest and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030.
Sementara itu, melalui Program Desa Bebas Api (Fire Free Village Programme) sejak 2014, perusahaan mengaku telah menjalin kerja sama dengan lebih dari 40 desa.
Program tersebut diklaim mampu menekan luas wilayah terdampak kebakaran hingga lebih dari 90 persen di komunitas peserta.
Menunggu Kepastian Pemerintah
Pernyataan PT RAPP memperlihatkan bahwa persoalan pencabutan konsesi tidak hanya menyangkut keberlanjutan operasional perusahaan, tetapi juga memiliki dimensi ketenagakerjaan, investasi, ekspor, dan ekonomi masyarakat.
Meski demikian, berbagai angka kontribusi ekonomi dan capaian lingkungan tersebut masih merupakan data yang disampaikan perusahaan.
Dampak kebijakan pencabutan izin perlu dilihat berdasarkan keputusan resmi pemerintah, cakupan areal yang terdampak, serta skema penanganan terhadap pekerja dan masyarakat.
Kepastian mengenai status konsesi menjadi penting agar tidak muncul ketidakpastian berkepanjangan bagi dunia usaha dan masyarakat yang memiliki ketergantungan ekonomi terhadap industri tersebut.
PT RAPP menegaskan tetap berkomitmen terhadap Indonesia, Riau, karyawan, masyarakat, dan mitra bisnisnya.
Perusahaan menyatakan akan menyampaikan perkembangan lebih lanjut setelah memperoleh informasi resmi dari pemerintah.