PEKANBARU - Anggota DPRD Riau, Abdullah, meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau segera berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mengantisipasi dampak pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP).
Menurut Abdullah, kebijakan pemerintah pusat tersebut berpotensi memberikan dampak terhadap berbagai sektor, mulai dari investasi, pertumbuhan ekonomi, hingga keberlangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) juga menjadi hal yang perlu diantisipasi.
“Ya kita minta Pemprov segera melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memitigasi dampak yang mungkin terjadi akibat keputusan pemerintah ini,” ujar Abdullah.
Sekretaris Fraksi PKS DPRD Riau itu menilai, pemerintah daerah perlu segera memetakan kemungkinan dampak kebijakan tersebut. Langkah ini dinilai penting agar persoalan yang muncul tidak semakin membebani masyarakat maupun dunia usaha.
Ia mengingatkan, pencabutan izin perusahaan berskala besar tidak hanya berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan, tetapi juga dapat berpengaruh terhadap jaringan usaha yang selama ini terhubung dengan aktivitas perusahaan.
“Secara investasi pasti berdampak, ekonomi, UMKM, pertumbuhan ekonomi, hingga potensi pemutusan hubungan kerja akibat kebijakan ini,” ulasnya.
Abdullah berharap Pemprov Riau dapat mempertemukan perusahaan, pekerja, pelaku usaha, dan pihak-pihak terkait lainnya untuk membahas langkah penyelesaian.
“Dengan koordinasi kepada seluruh pihak, setidaknya semua pihak bisa mencari solusi bersama terhadap persoalan yang terjadi,” sambungnya.
Sebelumnya, pemerintah pusat resmi mencabut izin PBPH PT RAPP melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026. Keputusan tersebut memuat penerapan sanksi administratif berupa pencabutan izin atas nama perusahaan.
Pencabutan izin itu dilakukan setelah Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menemukan sejumlah dugaan pelanggaran dalam pengelolaan kawasan hutan. Temuan tersebut antara lain kebakaran lahan gambut berulang, perkebunan kelapa sawit di dalam kawasan hutan, aktivitas pertambangan tanpa izin, serta kerusakan kawasan lindung.
Dokumen pencabutan izin diserahkan Satgas PKH yang diwakili Jampidsus Kejaksaan Agung, Kuntadi, kepada Wakil Menteri Kehutanan, Rohmat Marzuki, di Kabupaten Kuantan Singingi, Jumat (20/11/2026).
Menanggapi keputusan tersebut, Corporate Communications PT RAPP Pangkalan Kerinci menyatakan menghormati kewenangan pemerintah dan akan terus menjalin komunikasi dengan otoritas terkait.
Perusahaan menyebut masih menunggu pemberitahuan resmi serta penjelasan lebih lanjut mengenai keputusan pencabutan izin tersebut. PT RAPP juga menyatakan akan menyampaikan tanggapan melalui mekanisme yang berlaku setelah menerima pemberitahuan resmi.
Dalam keterangannya, perusahaan menyatakan kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada kegiatan operasional menjadi salah satu prioritas utama. PT RAPP bersama Grup APRIL mengklaim mempekerjakan lebih dari 41.000 pekerja serta mendukung ratusan pelaku usaha lokal yang memasok barang dan jasa.
Berdasarkan studi dampak ekonomi sebelumnya, aktivitas PT RAPP disebut turut mendukung sekitar 170.000 lapangan pekerjaan di Riau dan sekitar 300.000 lapangan pekerjaan di seluruh Indonesia.
Perusahaan menyatakan akan terus memberikan informasi kepada kontraktor, pelanggan, pemasok, dan mitra usaha. PT RAPP juga mengaku berupaya meminimalkan gangguan yang mungkin timbul akibat keputusan pemerintah tersebut.
PT RAPP menyebut telah menjadi bagian dari perkembangan Riau selama lebih dari tiga dekade. Perusahaan mengklaim Pangkalan Kerinci berkembang dari komunitas sekitar 200 orang pada 1993 menjadi ibu kota Kabupaten Pelalawan dengan jumlah penduduk sekitar 250.000 orang saat ini.
Dari jumlah tersebut, sekitar 20 persen penduduk diperkirakan memiliki keterkaitan dengan operasional perusahaan.
Pada periode 2016 hingga 2025, PT RAPP mengklaim telah memberikan kontribusi lebih dari Rp350 triliun terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Riau. Dalam kurun 10 tahun terakhir, perusahaan juga menyebut telah menginvestasikan Rp970 miliar untuk program pemberdayaan masyarakat di lima kabupaten.
Program sosial tersebut antara lain mencakup upaya penurunan angka stunting di 138 desa serta penyediaan peralatan kesehatan ibu dan anak bagi 26 puskesmas melalui kerja sama dengan Kementerian Kesehatan.
Di sektor industri, PT RAPP bersama Grup APRIL menyatakan menghasilkan produk bernilai tambah dari serat yang dibudidayakan di Indonesia dan memasarkannya ke lebih dari 100 negara. Perusahaan mengklaim lebih dari 85 persen produksinya ditujukan untuk pasar ekspor.
Selain kegiatan industri, perusahaan juga menyatakan mengelola kawasan hutan konservasi seluas hampir setengah juta hektare, termasuk melalui program Restorasi Ekosistem Riau untuk pemulihan lahan gambut.
Sejak 2014, Program Desa Bebas Api juga disebut telah bekerja sama dengan lebih dari 40 desa. Perusahaan mengklaim program tersebut membantu menurunkan luas area terdampak kebakaran hingga lebih dari 90 persen di desa-desa peserta.
PT RAPP menegaskan tetap berkomitmen terhadap Indonesia, Riau, karyawan, masyarakat, dan mitra usaha. Perusahaan menyatakan akan menyampaikan perkembangan lebih lanjut setelah memperoleh informasi tambahan dari pemerintah.
Di tengah keputusan pencabutan izin tersebut, koordinasi antara pemerintah, perusahaan, pekerja, dan pelaku usaha dinilai menjadi penting untuk memastikan dampak kebijakan dapat diantisipasi, terutama bagi masyarakat yang menggantungkan mata pencaharian pada kegiatan usaha terkait.(*)