KAMPAR – Pemprov Riau menghentikan sementara aktivitas pertambangan mineral bukan logam dan batuan (MBLB) tanpa izin yang berada di Kabupaten Kampar. Hanya saja Pemprov memilih pendekatan pembinaan dan edukasi dalam menindaklanjuti temuan tersebut.
Sebagai informasi, melalui inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan tim gabungan, para pelaku usaha diberikan kesempatan untuk melengkapi seluruh persyaratan perizinan sebelum kembali menjalankan aktivitas pertambangan.
Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam mendorong terciptanya tata kelola pertambangan yang legal, tertib, dan berkelanjutan. Sidak dilakukan di Jalan Kisaran, Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Jumat (12/6/2026).
Berbeda dengan pendekatan penindakan semata, pemerintah kali ini menekankan pembinaan dan pendampingan agar para pelaku usaha memahami mekanisme perizinan serta dapat menjalankan kegiatan usahanya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Pj Pokja DPMPTSP Riau, Apriantama Nugraha, mengatakan pemerintah berupaya membangun kepatuhan pelaku usaha melalui pendekatan yang edukatif dan persuasif. Menurutnya, kepatuhan terhadap regulasi menjadi fondasi penting dalam menciptakan tata kelola pertambangan yang baik.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah tidak hanya berfokus pada pengawasan, tetapi juga memberikan pendampingan kepada pelaku usaha yang belum memahami proses perizinan. Dengan demikian, aktivitas usaha yang dijalankan dapat memiliki kepastian hukum sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat dan daerah.
"Kami ingin memastikan seluruh kegiatan pertambangan berjalan sesuai regulasi. Karena itu, selain melakukan pengawasan, pemerintah juga memberikan ruang kepada para pelaku usaha untuk memahami proses perizinan dan memenuhi seluruh persyaratan yang diperlukan," jelas Apriantama.
Lebih lanjut, Apriantama mengungkapkan bahwa para pelaku usaha telah diminta menghadiri agenda klarifikasi yang akan difasilitasi oleh tim gabungan. Kegiatan tersebut bertujuan memberikan pemahaman mengenai mekanisme perizinan sekaligus memastikan seluruh kewajiban pelaku usaha dapat dipenuhi sesuai aturan.
Menurutnya, kepatuhan terhadap perizinan bukan hanya soal administrasi, tetapi juga berkaitan erat dengan aspek keselamatan kerja, perlindungan lingkungan hidup, serta kontribusi terhadap pembangunan daerah melalui penerimaan pajak.
"Pemerintah Provinsi Riau berkomitmen mendukung investasi dan kegiatan usaha yang taat aturan. Karena itu, kami mengimbau para pelaku usaha untuk segera melengkapi perizinan agar aktivitas yang dijalankan memiliki kepastian hukum dan dapat memberikan manfaat yang lebih luas," tutupnya.
Senada dengan itu, Kepala Bidang Pajak Daerah Bapenda Provinsi Riau, Muhammad Sayoga, menegaskan bahwa legalitas usaha pertambangan memiliki dampak langsung terhadap peningkatan pendapatan daerah. Aktivitas pertambangan yang telah mengantongi izin, kata dia, akan memberikan kontribusi melalui pajak MBLB yang menjadi salah satu sumber penerimaan pemerintah daerah.
Ia menjelaskan bahwa manfaat pajak MBLB tidak hanya dirasakan oleh kabupaten atau kota sebagai daerah penghasil, tetapi juga berkontribusi terhadap pendapatan Provinsi Riau melalui mekanisme opsen pajak.
"Apabila kegiatan pertambangan telah memiliki izin yang lengkap, maka akan timbul kewajiban perpajakan yang pada akhirnya menjadi pendapatan daerah. Pajak MBLB tersebut memberikan manfaat bagi kabupaten/kota dan juga Provinsi Riau melalui opsen pajak yang berlaku sesuai ketentuan," ujar Sayoga dikutip dari MCRiau.
Melalui langkah pembinaan ini, Pemerintah Provinsi Riau berharap seluruh pelaku usaha pertambangan dapat segera memenuhi kewajiban perizinan sehingga aktivitas yang dijalankan berjalan secara legal, memberikan kepastian hukum, menjaga kelestarian lingkungan, sekaligus meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan daerah.
