PEKANBARU - Ratusan mahasiswa dari Universitas Islam Riau (UIR) turun ke jalan menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Riau, Jalan Jenderal Sudirman, Kamis (11/6/2026).

Aksi tersebut menjadi momentum bagi mahasiswa untuk menyampaikan kritik dan evaluasi terhadap 600 hari kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Demonstrasi yang dimulai sekitar pukul 12.30 WIB itu diikuti oleh berbagai elemen mahasiswa, mulai dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), organisasi fakultas hingga perwakilan jurusan di lingkungan UIR.

Dengan membawa spanduk, poster, dan berbagai atribut aksi, massa secara bergantian menyampaikan orasi di depan gerbang DPRD Riau.

Mereka menyoroti sejumlah program dan kebijakan pemerintah pusat yang dinilai belum memberikan dampak signifikan bagi masyarakat.

Salah satu isu yang paling banyak disuarakan dalam aksi tersebut adalah pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Mahasiswa menilai program unggulan pemerintahan Prabowo-Gibran itu masih menghadapi berbagai persoalan dalam implementasi di lapangan.

Selain mempertanyakan efektivitas pelaksanaannya, massa aksi juga mengingatkan pentingnya pengawasan ketat terhadap penggunaan anggaran agar tidak membuka ruang terjadinya penyimpangan.

Tak hanya itu, mahasiswa turut menyoroti perkembangan Program Koperasi Merah Putih yang dinilai belum menunjukkan hasil maksimal di sejumlah daerah.

Mereka meminta pemerintah memberikan penjelasan terkait keberlanjutan program tersebut.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa juga menyinggung kondisi ekonomi nasional yang tengah menjadi perhatian publik.

Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat menjadi salah satu poin kritik yang disampaikan.

Menurut massa aksi, kondisi tersebut berdampak pada meningkatnya tekanan ekonomi masyarakat, terutama di tengah kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan kebutuhan pokok yang dirasakan semakin memberatkan.

Para demonstran mendesak pemerintah pusat segera mengambil langkah konkret untuk menjaga stabilitas ekonomi serta meningkatkan daya beli masyarakat.

Sejumlah tuntutan disampaikan mahasiswa dalam aksi tersebut. Mereka berharap DPRD Riau dapat menjadi jembatan penyampaian aspirasi kepada pemerintah pusat terkait berbagai persoalan yang mereka soroti.

Koordinator Lapangan aksi, Muhammad Fajri, bahkan menyampaikan pernyataan tegas dalam orasinya.

"Jika Pak Prabowo tidak paham dengan kebutuhan rakyatnya, lebih baik silakan mundur dari jabatannya," tegas Muhammad Fajri.

Pernyataan tersebut mendapat respons dari massa yang terus melanjutkan orasi secara bergantian.

Situasi sempat memanas ketika sebagian peserta aksi berupaya memasuki area gedung DPRD Riau.

Aparat kepolisian yang melakukan pengamanan berusaha menahan massa sehingga terjadi aksi saling dorong di depan gerbang.

Mahasiswa mendesak pimpinan DPRD Riau untuk hadir secara langsung menemui mereka dan mendengarkan tuntutan yang disampaikan.