SELATPANJANG - Panwaslu Kecamatan Tebingtinggi melaksanakan kegiatan penguatan kapasitas aparatur bagi Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD) dan Panwascam untuk meningkatkan efektivitas pengawasan Pemilu Kepala Daerah (Pemilukada) 2024. Bimbingan teknis ini bertujuan memastikan pengawasan di tingkat kelurahan, desa, dan kecamatan berjalan sesuai dengan aturan.

Acara yang berlangsung di Aula Kantor Bupati Kepulauan Meranti pada Sabtu (14/9/2024) dihadiri oleh Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Parmas, dan Humas Bawaslu Kepulauan Meranti, Rio Andika, Kapolsek Tebingtinggi, Iptu Bakara, Camat Tebingtinggi Husni Mubarak, Ketua Panwascam Tebingtinggi Ozi Wirman, serta anggota Panwascam lainnya yakni Firdaus dan Syarifah serta pihak lainnya.

Dalam sambutannya, Ozi Wirman menekankan pentingnya pengawasan ketat selama masa kampanye dan masa tenang, yang menurutnya merupakan tahapan paling krusial.

"Dari tahapan itu, yang sangat krusial yakni mulai 25 Oktober sampai 23 November yakni masa kampanye yang dinantikan oleh masyarakat dan adalah hal yang paling kita waspadai sebagai bagian dari pengawasan. Selain kampanye yakni masa tenang, juga sesuatu hal yang membuat was-was dan tidak tenang dan ini harus sangat diperhatikan," ujarnya.

Ia juga mengingatkan para pengawas untuk selalu waspada terhadap pergeseran kotak suara, yang berpotensi menjadi titik rawan kecurangan.

"Pergeseran kotak suara yang sangat dikonsentrasikan, disitu harus diwaspadai pasangan calon bermain, kita sebagai jiwa pengawas harus bisa memainkan peranan itu," tuturnya

Ozi menekankan pentingnya pemahaman terhadap regulasi bagi para pengawas agar mereka dapat menjalankan tugasnya dengan hati-hati, terutama mengingat kedekatan pribadi antara pengawas dengan pihak yang diawasi.

"Kami Panwascam akan senantiasa melakukan pembinaan, dan yang paling penting adalah petugas harus memahami regulasi dan tidak bisa bermain-main dalam melakukan pengawasan. Karena yang diawasi adalah teman dan kawan dekat, tentunya kita sebagai pengawas harus bersikap hati-hati," pungkasnya.

Camat Tebingtinggi, Husni Mubarak, mengapresiasi kegiatan tersebut dan menyoroti pentingnya pengawasan terhadap netralitas ASN, yang sering kali memiliki keterikatan batin dengan salah satu pasangan calon. Menurutnya, meskipun manusia tidak luput dari kesalahan, pengawasan yang tepat dapat membantu menjaga proses demokrasi yang bersih.

"Kami Pemcam Tebingtinggi sangat mengapresiasi hal ini yang berdampak pada sukses atau tidaknya pemilihan di kabupaten Kepulauan Meranti khusus nya di Kecamatan Tebingtinggi ini," kata Husni Mubarak.

"Kita sebagai insan yang normal dan hidup sosial tentu keterikatan batin punya kecenderungan terhadap paslon tertentu. Untuk itu pengawasan terhadap ASN dititik beratkan kepada pelaksanaan pemilu itu sendiri, dimana manusia sebagai tentu ada salah dan silapnya," ujarnya.

Camat Tebingtinggi, Husni Mubarak, berharap kegiatan penguatan kapasitas pengawas ini dapat memberikan bekal ilmu yang cukup bagi para pengawas, sehingga mereka mampu menghindari situasi yang tidak diinginkan selama proses Pemilu berlangsung.

"Mudah-mudahan kegiatan seperti ini tidak hanya dilakukan sekali. Teruslah berbuat yang terbaik untuk Kecamatan Tebingtinggi. Kita tak ingin terjadi Pemungutan Suara Ulang (PSU), karena biasanya di situ kecenderungan money politics sangat masif. Oleh karena itu, pentingnya pengawasan dalam menyikapi persoalan ini sangat krusial," ujar Husni.

Ia juga menambahkan bahwa yang paling penting adalah tidak adanya temuan yang dapat menyebabkan Pilkada berakhir dengan sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK). Husni mengingatkan pengawas untuk bekerja dengan penuh tanggung jawab dan kehati-hatian agar Pilkada di Kepulauan Meranti berjalan lancar tanpa masalah hukum di kemudian hari.

Koordinator Divisi Hukum, Rio Andika, juga menyoroti indeks kerawanan Pemilu di Kepulauan Meranti yang berada pada tingkat sedang. Namun, ia mengingatkan bahwa beberapa tahapan seperti kampanye mendekati kategori tinggi, mengingat kelemahan tim pasangan calon dalam memahami regulasi.

Kelemahan dalam memahami aturan dapat menyebabkan pelanggaran yang berdampak pada kualitas pemilu itu sendiri. Pesan dari pengawas Pemilu seharusnya disampaikan dengan baik agar tim paslon bisa menjalankan kampanye dan proses Pemilu sesuai dengan aturan yang berlaku. Pengawasan yang aktif dan edukasi terus-menerus menjadi kunci untuk mencegah pelanggaran di lapangan.

Melalui kegiatan ini, diharapkan pengawas pemilu di tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan dapat memperkuat kompetensi mereka, sehingga potensi pelanggaran dapat diminimalkan dan penyelenggaraan Pemilu 2024 berjalan lancar tanpa sengketa.

"Ternyata ada beberapa persoalan yang kita telusuri. Dimana ketaatan tim paslon yang kurang dengan berbagai bentuk larangan, contohnya dalam pilkada lalu sangat nyata sekali dimana tim paslon sangat lemah dalam memahami regulasi. Kita juga merasa kenapa pesan itu tidak sampai, padahal kita memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan hal itu, dimana Kita terlibat aktif dalam melakukan pengawasan," tuturnya. 

Penulis : Ali Imroen

BERITA LAINNYA
Mandiri Bintan Marathon 2024: Olahraga dan Keindahan Alam PHR Latihan Gabungan Atasi Kondisi Darurat di Pelabuhan Dumai Dituding Tidak Netral, Ini Kata Pj Bupati Inhil Pemkab Kuansing dan PLN Optimalkan Pajak Atas Tenaga Listrik Banyak yang Padam, Pengamat Tantang Pj Wako Pekanbaru Tuntaskan Masalah Lampu Jalan		Gerindra Tunjuk Andry Saputra Jadi Wakil Ketua DPRD Pekanbaru Periode 2024-2029 Pelepasan Wisudawan Angkatan I PSDKU PNP Kampus Pelalawan Gagalkan Peredaran 76 Kg Sabu dan 41 Ribu Pil Ekstasi, Polda Riau Tangkap 8 Sindikat Narkoba Jaringan Internasional AKD Belum Terbentuk, Kerja Anggota DPRD Pekanbaru Belum Maksimal Kepala Daerah di Riau Masih Manfaatkan Jabatan untuk Sosialisasi, Pengamat: Merusak Demokrasi