PEKANBARU - Tim kuasa hukum Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid memastikan akan mengajukan upaya hukum banding setelah kliennya divonis 2 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, Kamis (30/7/2026).

Keputusan tersebut disampaikan sesaat setelah majelis hakim membacakan amar putusan. Pihak kuasa hukum menilai putusan yang dijatuhkan belum mencerminkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan.

"Kami menyatakan banding," ujar tim kuasa hukum Abdul Wahid usai majelis hakim membacakan amar putusan.

Di sisi lain, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum menentukan sikap apakah akan menerima putusan atau mengajukan banding. Jaksa memilih menggunakan hak pikir-pikir sesuai ketentuan hukum.

"Dari penuntut umum menyatakan pikir-pikir," kata jaksa di hadapan majelis hakim.

Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Pekanbaru menyatakan Abdul Wahid terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam perkara dugaan korupsi terkait anggaran Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPR-PKPP) Provinsi Riau.

Dalam amar putusannya, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun kepada Abdul Wahid. Selain itu, terdakwa juga dijatuhi denda sebesar Rp200 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 80 hari.

Majelis hakim juga menghukum Abdul Wahid membayar uang pengganti sebesar Rp1,45 miliar. Apabila tidak dibayarkan dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta bendanya akan disita dan dilelang. Jika nilai harta tidak mencukupi, hukuman tersebut akan diganti dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan.

Dengan sikap kuasa hukum yang langsung menyatakan banding dan JPU KPK yang masih menyatakan pikir-pikir, putusan terhadap Abdul Wahid belum berkekuatan hukum tetap (inkrah). Kedua belah pihak masih memiliki kesempatan untuk menentukan langkah hukum selanjutnya sesuai dengan tenggat waktu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.