PEKANBARU - Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Riau Kombes Pol Ade Kuncoro Ridwan mendadak mengumpulkan seluruh ASN dan pegawai Setwan DPRD Riau, Jumat (17/1/2025) siang.
Seluruh ASN, pegawai, tenaga ahli hingga honorer dikumpulkan di ruang Medium DPRD Riau terkait dengan kasus korupsi SPPD fiktif di Setwan DPRD Riau periode 2020-2021.
"Saya memberikan penekanan kepada mereka untuk mengembalikan uang (korupsi SPPD fiktif) yang diterima kepada penyidik, yang nantinya disita sebagai barang bukti," tegas Ade.
Sejauh ini, penyidik Ditreskrimsus Polda Riau telah menyita barang bukti berupa uang sebesar Rp7,1 miliar. Jumlah itu termasuk aset bergerak dan tidak bergerak yang sebelumnya sudah disita penyidik.
"Kami harap, dengan kesadaran sendiri, para pihak yang terkait dapat menyerahkan uang tersebut sehingga membantu proses pemulihan aset negara," tambahnya.
Ditegaskannya, proses hukum terkait kasus tersebut akan terus berjalan, meskipun telah ada pergantian kepemimpinan di Ditreskrimsus Polda Riau.
"Akan kami percepat prosesnya, kasus ini akan terus berjalan. Kami masih menunggu hasil audit kerugian negara dari BPKB Riau, kami harapkan selesai akhir bulan ini," sebutnya.
Masih kata Ade, setelah hasil audit kerugian negara keluar, maka pihaknya akan melakukan ke tahap pemeriksaan ahli dan melakukan gelar perkara untuk penetapan tersangka.
Dalam kasus dugaan korupsi SPPD fiktif ini, penyidik Polda Riau akan memeriksa sebanyak 401 orang yang diduga terlibat, di mana sudah 353 orang di antaranya telah diperiksa.
"Kasus ini melibatkan tiga kategori penerima aliran dana, yaitu tenaga ahli, ASN, dan honorer. Beberapa di antaranya diduga menerima dana hingga Rp300 juta," imbuhnya.
"Target kami jelas, pengembalian dana ini adalah langkah konkret untuk menyelamatkan keuangan negara. Total kerugian negara dari perhitungan penyidik mencapai Rp162 miliar dan ini akan kita sinkronisasi dengan hasil audit BPKP," tutupnya.
Editor: Barkah
