JAKARTA – Pemerintah merancang anggaran untuk Dana Bagi Hasil (DBH) sawit sebesar Rp3 triliun pada 2024, lebih sedikit dari alokasi 2023 yang mencapai Rp3,4 triliun.

“Dalam RAPBN tahun anggaran 2024, DBH Sawit direncanakan sebesar Rp3.000,0 miliar [Rp3 triliun],” tertulis dalam Buku II Nota Keuangan, dikutip, Minggu (20/8/2023).

Ketentuan insentif fiskal untuk pemerintah daerah (Pemda) melalui Transfer ke Daerah (TKD) tersebut saat ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 38/ 2023 tentang DBH Perkebunan Sawit.

Sesuai beleid yang diteken Jokowi tersebut, DBH Sawit ditujukan untuk membiayai kegiatan yang meliputi pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan dan/atau kegiatan lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.

Adapun, pemberian DBH sawit dilakukan atas dasar bahwa daerah-daerah perkebunan sawit memerlukan banyak perbaikan jalan daerah karena dilewati truk. Untuk itu, DBH sawit menjadi salah satu sumber dana untuk meningkatkan kualitas jalan daerah.

Nantinya, DBH Sawit dibagikan kepada provinsi yang bersangkutan, kabupaten/kota penghasil, dan kabupaten/ kota lainnya yang berbatasan langsung dengan kabupaten/kota penghasil.

Penentuan besaran rincian alokasi DBH Sawit mempertimbangkan antara lain indikator luas lahan perkebunan sawit dan produktivitas lahan perkebunan sawit, serta memperhatikan kinerja daerah.

Adapun pada tahun ini, penyaluran kepada 350 daerah calon penerima DBH sawit, termasuk empat daerah otonomi baru di Papua, berlangsung mulai Agustus 2023.

Pada tahun ini juga, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memutuskan untuk menetapkan batas minimum alokasi sebesar Rp1 miliar per daerah, agar setiap daerah tidak menerima DBH terlalu kecil.

Secara umum, alokasi DBH pada RAPBN 2024 senilai Rp143,1 triliun. DBH sektor sumber daya alam (SDA) menjadi yang terbesar, yaitu Rp84 triliun, sementara DBH Pajak mencapai Rp55,77 triliun.

Kedua DBH tersebut tercatat naik masing-masing 5 persen dan 9,2 persen terhadap outlook 2023. Hanya DBH sawit yang mengalami penurunan, seperti yang dilansir dari bisnis. (*)

BERITA LAINNYA
Presiden Prabowo Larang Pejabat Pakai Mobil Impor, Maung MV3 Jadi Pilihan? PHR Catatkan Kemajuan Signifikan dalam Pengembangan Migas Non-Konvensional di Blok Rokan Riau Mulai Bahas UMP 2025, Serikat Pekerja dan Pengusaha Diajak Diskusi		Polres Rohil Sita Truk Bermuatan 117 Ball Pakaian Bekas Ilegal Asal Malaysia, 3 Tersangka Diamankan Pastikan Keamanan Debat Calon Bupati Pelalawan 2024, Ini Pesan Penting Kapolres Polres Pelalawan Tangkap Begal, Curat dan Pencabulan Anak di Bawah Umur