JAKARTA - Partai Gelora Indonesia menyoroti penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia, khususnya Sumatera dan Kalimantan.
Ketua Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup DPP Partai Gelora, Rully Syumanda, menilai respons pemerintah dalam melakukan pencegahan dini karhutla masih perlu diperkuat. Ia secara khusus mengkritik kinerja Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.
Rully mengatakan, pemerintah seharusnya dapat mengambil langkah lebih cepat ketika titik panas atau indikasi kebakaran terdeteksi melalui teknologi pemantauan satelit.
"Kalau umpamanya sesudah kebakaran, ya itu cuma perlu pemadam kebakaran, tidak perlu seorang Menteri Kehutanan," kata Rully dalam keterangannya, Minggu (30/8/2026).
Menurut Rully, keberadaan data titik panas memungkinkan pemerintah melakukan langkah antisipasi sebelum kebakaran meluas. Ia menilai pemantauan tersebut perlu ditindaklanjuti dengan pengecekan lapangan dan koordinasi dengan pemegang izin konsesi apabila titik api berada di wilayah konsesi.
Rully merujuk data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang mencatat luas lahan terbakar mencapai 38.310,89 hektare sejak awal 2026 hingga Juni 2026.
Kebakaran tersebut tercatat terjadi di sejumlah wilayah, di antaranya Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, dan Riau.
Ia menilai keterlambatan dalam melakukan pencegahan dapat menyebabkan kebakaran meluas dan menimbulkan dampak terhadap kesehatan masyarakat, lingkungan, serta aktivitas ekonomi.
Rully juga menyoroti perlunya pemanfaatan teknologi penginderaan jauh untuk mendukung deteksi dini karhutla. Menurutnya, teknologi pemantauan titik panas telah tersedia sejak puluhan tahun lalu dan saat ini seharusnya dapat digunakan secara lebih optimal.
"Teknologinya sudah tersedia sejak tahun 1982. Harusnya sekarang jauh lebih canggih. Gampang sekali melihat titik api ada di mana, hari ini ada satu, besok tiga, dikonsesi siapa. Seharusnya menteri langsung panggil dan beri teguran keras pemilik konsesinya saat itu juga," ujarnya.
Selain persoalan respons pemerintah, Rully menyoroti dugaan pembakaran lahan yang dilakukan untuk menekan biaya pembukaan lahan. Ia menilai praktik semacam itu dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi masyarakat apabila api meluas.
Karena itu, ia mendorong pemerintah memperkuat pengawasan terhadap wilayah konsesi serta memastikan setiap indikasi kebakaran segera ditindaklanjuti.
Rully juga mengingatkan bahwa karhutla merupakan persoalan yang berulang setiap tahun dan memiliki pola yang dapat dipantau. Menurutnya, kondisi tersebut semestinya menjadi dasar bagi pemerintah untuk memperkuat langkah pencegahan sebelum memasuki periode rawan kebakaran.
