JAKARTA — Di tengah sorotan tajam terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) akibat serangkaian kasus keracunan massal siswa di berbagai daerah, kini muncul dugaan serius mengenai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) fiktif di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

Dugaan ini mencuat usai kunjungan kerja Anggota Komisi IX DPR RI, Sahidin, ke Batam, Kepri. Ia mengungkap bahwa dari sekitar 8.000 SPPG yang tercatat, lebih dari 5.000 di antaranya diduga tidak memiliki keberadaan fisik yang jelas.

"Ada yang hanya terdaftar secara daring, tapi tidak ada lokasi operasionalnya. Bahkan ada indikasi kuat bahwa akun-akun SPPG ini hanya dibuat untuk dijual," kata Sahidin, dikutip dari Antara, Sabtu (20/9/2025).

Sahidin meminta Badan Gizi Nasional (BGN) memperkuat sistem pengawasan dan transparansi dalam pelaksanaan program MBG, terutama terkait verifikasi eksistensi dan operasional SPPG.

Ia juga menyoroti bahwa pengelolaan SPPG diduga telah dikuasai oleh segelintir pihak, yang membuka peluang terjadinya praktik manipulatif.

“Koordinasi antara BGN pusat dan daerah sangat lemah. Padahal tanggung jawab MBG ada di tangan pemerintah daerah. Kalau ini tidak dibenahi, program prioritas Presiden Prabowo Subianto bisa gagal total,” tegasnya.

Sahidin mengingatkan pentingnya pengawasan terpadu demi menjamin keamanan pangan dalam program MBG. Hal ini menjadi krusial setelah muncul kasus keracunan massal siswa yang terjadi di berbagai wilayah, seperti Bengkulu, Garut, Lamongan, Bau-Bau, Banggai Kepulauan, dan Kupang.

Total siswa yang terdampak mencapai ribuan orang, dengan gejala umum seperti muntah, pusing, dan diare usai menyantap makanan MBG.

Terkait insiden tersebut, Istana Negara menyampaikan permintaan maaf kepada publik. Hal ini disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam konferensi pers resmi di Istana Kepresidenan, Jumat (19/9/2025).

"Kami memohon maaf karena terjadi beberapa insiden keracunan. Ini bukan sesuatu yang kami harapkan, apalagi disengaja,” ujarnya.

Pemerintah, kata Prasetyo, tengah melakukan evaluasi total terhadap pelaksanaan program MBG, termasuk audit terhadap vendor, pengadaan makanan, dan pengawasan lapangan.

“Mitigasi sedang dilakukan agar kejadian serupa tidak terulang lagi,” tegasnya.

Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu janji utama Presiden Prabowo dalam meningkatkan kualitas SDM. Namun, dugaan SPPG fiktif, lemahnya koordinasi antarinstansi, dan kasus keracunan massal menandai bahwa implementasi di lapangan masih jauh dari ideal.

Langkah konkret, termasuk audit, perbaikan sistem verifikasi, serta peningkatan keamanan pangan, kini menjadi ujian nyata bagi kredibilitas pemerintah dalam mewujudkan program ini secara merata dan aman.