PEKANBARU – Ketidakpastian pengalihan pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) membuat DPRD Riau mengambil langkah antisipatif.

Badan Anggaran (Banggar) DPRD Riau memastikan anggaran gaji PPPK tetap disiapkan dalam pembahasan APBD Murni 2027 untuk mencegah potensi keterlambatan pembayaran hak pegawai.

Keputusan tersebut menjadi bentuk pengamanan fiskal daerah di tengah belum jelasnya realisasi kebijakan pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan penggajian PPPK.

DPRD Riau tidak ingin ketidakpastian mekanisme anggaran berujung pada persoalan pembayaran gaji pegawai pada tahun mendatang.

Anggota Banggar DPRD Riau, Khairul Umam, mengatakan alokasi gaji PPPK masih diperlukan karena belum terdapat kepastian anggaran dari pemerintah pusat.

"Tetap dimasukkan penggajian untuk PPPK karena dikhawatirkan sejauh ini belum dimasukkan melalui APBN, sehingga dikhawatirkan tahun depan PPPK tidak menerima gaji," ujar Khairul Umam, Rabu (11/11/2026).

Menurutnya, penyediaan anggaran dalam APBD 2027 merupakan langkah sementara untuk menjaga kesinambungan pembayaran gaji PPPK di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

"Sebagai upaya antisipasi, maka DPRD dan Banggar untuk sementara waktu memasukkan atau menganggarkan untuk gaji PPPK," jelasnya.

Langkah Banggar DPRD Riau tersebut memperlihatkan bahwa kepastian pembiayaan gaji aparatur masih menjadi perhatian dalam penyusunan anggaran daerah.

Di satu sisi, terdapat rencana pemerintah pusat mengambil alih penggajian PPPK melalui APBN.

Namun, di sisi lain, belum adanya kejelasan mengenai implementasi penganggaran membuat pemerintah daerah perlu menyiapkan skenario alternatif.

Pengalokasian gaji PPPK melalui APBD untuk sementara dinilai penting agar hak pegawai tidak bergantung pada kebijakan yang belum memiliki kepastian pelaksanaan.

Meski demikian, keputusan tersebut juga berkaitan dengan kemampuan keuangan daerah.

Anggaran penggajian harus diperhitungkan bersama kebutuhan belanja lainnya agar penyusunan APBD 2027 tetap berjalan sesuai prioritas pembangunan dan pelayanan publik.

Pembahasan APBD Murni 2027 di DPRD Riau masih diarahkan pada penyelesaian berbagai kebutuhan belanja daerah, termasuk pengamanan anggaran pegawai.

DPRD Riau berharap pemerintah pusat segera memberikan kepastian mengenai mekanisme pengalihan pembiayaan penggajian PPPK melalui APBN.

Kepastian tersebut diperlukan agar pemerintah daerah dapat menentukan skema pembiayaan secara tepat, sekaligus menghindari potensi penganggaran ganda maupun kekosongan alokasi anggaran.

Untuk saat ini, DPRD Riau memilih tetap memasukkan anggaran gaji PPPK dalam APBD 2027 sebagai langkah berjaga-jaga.