PEKANBARU - Pemprov Riau sejatinya duduk di atas potensi pendapatan daerah yang sangat melimpah. Namun, minimnya optimalisasi di lapangan membuat capaian saat ini dinilai jauh dari kata maksimal.

Merespons hal tersebut, DPRD Riau melontarkan wacana tegas, memotong Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) hingga mencopot pejabat yang kinerjanya loyo.

Ketua Komisi III sekaligus Anggota Banggar DPRD Riau, Edi Basri menilai, target APBD Riau 2027 sebesar Rp10 triliun masih terlalu moderat.

Jika Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bekerja agresif, angka tersebut bisa melesat tajam.

"Yang saya pakai istilahnya gap tax kita itu masih besar. Antara yang terealisasi dengan potensi itu masih ada jarak yang besar," ungkap Edi Basri, Selasa (1/8/2026).

Lebarnya jarak antara potensi asli dan realisasi saat ini membuktikan adanya ruang besar untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) Riau.

Edi menegaskan, badan atau dinas yang membidangi pendapatan tidak boleh hanya bekerja santai.

Harus ada evaluasi ketat dan konsekuensi nyata bagi pejabat yang gagal mencapai target penerimaan yang telah dipatok.

"Memang ada sanksi, seperti dipotong TPP pada pejabat-pejabat. Supaya ada konsekuensi tanggung jawab terhadap hal yang tidak semaksimal mereka lakukan," tegasnya.

Salah satu sektor krusial yang disorot DPRD Riau adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).

Edi mencontohkan, langkah sederhana seperti penertiban kendaraan luar daerah yang belum melakukan proses balik nama bisa mendatangkan suntikan dana triliunan rupiah bagi kas Riau.

Secara sistem, instrumen pemungutan pajak yang dimiliki Pemprov Riau saat ini dinilai sudah sangat mumpuni. Kunci utamanya kini murni berada pada kemauan dan etos kerja aparatur di lapangan.

"Instrumen ini sudah bagus, tinggal bagaimana kinerja orang ini bisa kita dorong semaksimal mungkin. Kalau tidak mau didorong, berarti orangnya diganti," ujar Edi.

Di akhir pernyataannya, Edi meyakinkan publik bahwa wacana melompatnya APBD Riau ke angka belasan triliun bukanlah isapan jempol belaka, melainkan kalkulasi rasional dari potensi pajak yang belum digarap serius.

"10 triliun itu masih moderat. Optimisnya Rp12 triliun harusnya. Kalau mau optimis lagi Rp15 triliun. Ini bukan khayalan karena kita melihat potensi," tutupnya.