PEKANBARU – Komisi III DPRD Riau menegaskan komitmennya untuk melakukan pengawasan ketat terhadap seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Provinsi Riau.

Langkah evaluasi bahkan disebut bisa dilakukan sebelum masa jabatan direksi berakhir apabila kinerja perusahaan daerah dinilai tidak mampu memberikan kontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sorotan terhadap kinerja BUMD muncul setelah Komisi III menemukan sejumlah persoalan yang dinilai masih membelit perusahaan-perusahaan daerah tersebut.

Mulai dari minimnya keuntungan, tingginya beban utang, hingga kondisi perusahaan yang terancam bangkrut.

Ketua Komisi III DPRD Riau, Edi Basri menegaskan, keberadaan BUMD harus memberikan manfaat langsung bagi daerah dan masyarakat.

Menurutnya, posisi direksi bukan sekadar jabatan administratif, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan melalui capaian kinerja.

"BUMD adalah salah satu tulang punggung APBD untuk mendongkrak PAD. Ini bukan jabatan untuk pamer, karena ini tuntutan rakyat. Kalau nanti kinerjanya tidak baik, Komisi III bisa menuntut dan mengevaluasi mereka di tengah jalan," tegas Edi Basri.

Berdasarkan hasil pemantauan Komisi III DPRD Riau, kondisi mayoritas BUMD masih jauh dari harapan.

Dari enam BUMD yang saat ini beroperasi di Riau, hanya dua perusahaan yang dinilai berada dalam kondisi sehat.

Sementara empat BUMD lainnya masih menghadapi berbagai persoalan serius yang berdampak pada kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan maupun menyumbang PAD bagi daerah.

Edi mengungkapkan, beberapa BUMD yang telah berdiri selama puluhan tahun bahkan belum mampu mengembalikan modal yang telah disertakan pemerintah daerah. Kondisi tersebut menjadi catatan penting yang akan menjadi bahan evaluasi DPRD.

Salah satu contoh yang disorot adalah PT Sarana Pembangunan Riau (SPR). Dari tiga anak perusahaan yang dimiliki, hanya satu unit usaha yang masih aktif beroperasi.

Sementara itu, PT Pengembangan Investasi Riau (PIR) dan PT Jamkrida Riau disebut belum mampu menyetorkan dividen kepada pemerintah daerah karena masih mengalami kondisi defisit.

Sebagai tindak lanjut, Komisi III DPRD Riau berencana kembali memanggil jajaran direksi BUMD yang baru terpilih.

Pemanggilan tersebut bertujuan untuk memastikan program kerja yang disampaikan saat proses seleksi benar-benar dapat direalisasikan.

DPRD juga akan menjadikan tahun pertama masa kepemimpinan direksi sebagai periode krusial untuk mengukur keseriusan mereka dalam memperbaiki kondisi perusahaan, termasuk menyelesaikan persoalan internal yang selama ini menjadi penghambat.

"Besok kita tanyakan lagi. Kita kasih waktu beberapa waktu ke depan untuk menyelesaikan persoalan internal, agar jangan nanti berkotak-kotak di dalam. Ini adalah amanah rakyat, dan kami akan terus mengawalnya," ujar Edi.

Menurut Komisi III, pembenahan tata kelola, penguatan bisnis inti perusahaan, serta peningkatan profesionalisme manajemen menjadi faktor utama yang harus segera diwujudkan agar BUMD mampu bertransformasi menjadi motor penggerak ekonomi daerah.

Evaluasi berkala yang akan dilakukan DPRD diharapkan dapat memastikan seluruh BUMD bekerja lebih efektif, transparan, dan berorientasi pada peningkatan PAD yang pada akhirnya berdampak pada pembangunan serta kesejahteraan masyarakat Riau.