PEKANBARU - Komisi III DPRD Riau terus bergerak mengevaluasi seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk meningkatkan potensi APBD Pemprov Riau.

Riau Petroleum menjadi sorotan utama. Peluang ribuan sumur minta Pertamina Hulu Rokan (PHR) menjadi atensi legislatif di Komisi III agar bisa dimaksimalkan perusahaan daerah.

"Sumur minyak di PHR seharusnya bisa dimanfaatan Riau Petroleum," kata Ketua Komisi III DPRD Riau, Edi Basri kepada halloriau.com, Senin (20/1/2025).

"Jangan hanya jadi agen Participating Interest (PI) yang notabene sebagai mekanisme kompensasi dari PHR untuk Pemprov Riau," sambung Edi usai hearing dengan Biro Ekonomi Setdaprov Riau.

Politisi Gerindra ini menuturkan, selain Riau Petroleum, seluruh BUMD di Riau akan menjadi target evaluasi pihaknya.

"Karena (BUMD di Riau) belum bmemberikan profit sesuai yang diharapkan. Perlu sinkronasi antara semua BUMD, Riau punya bank, asuransi dan perusahaan diberbagai bidang usaha. Kalau ini sinkron, bisa menjadi pemasukan baru untuk APBD Riau nantinya," tuturnya.

"Untuk perbankan nantinya ke BRK Syariah, untuk asuransi ke Jamkrida. Perusahaan BUMD juga harus jadikan BRK Syariah sebagai bank utamanya," tegasnya.

Kemudian lanjut Edi, pihaknya juga akan mengevaluasi tata kelola keuangan BUMD Riau.

"Jangan sampai ada pemborosan dalam pengelolaan. Kalau boros, jelas berdampak profit yang berkurang," ucapnya.

"Juga bagaimana BUMD bekerja lebih maksimal, banyak bidang usaha yang potensial bisa dikerjakan BUMD di Riau," tuturnya.

Persoalan hukum yang terjadi pada BUMD di Riau turut menjadi perhantian Komisi III DPRD Riau.

"Persoalan hukum di BUMD ini juga perlu dituntaskan, agar tidak mengganggu kinerja BUMD," pungkasnya.

Editor: Barkah