PEKANBARU - Polemik yang berkembang terkait dampak Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Riau akhirnya mendapat penjelasan dari DPRD Riau.
Ketua Panitia Khusus (Pansus) Optimalisasi Pendapatan Daerah DPRD Riau, Abdullah menegaskan, informasi yang menyebut PAD menurun akibat program MBG tidak sesuai dengan fakta yang ada.
Menurut Abdullah, pernyataan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, telah disalahartikan oleh sebagian pihak.
Yang disampaikan pemerintah daerah bukanlah penurunan PAD secara keseluruhan, melainkan berkurangnya pendapatan retribusi dari kantin sekolah setelah implementasi program MBG.
"PAD justru naik Rp340 miliar. Dan Pak Plt Gubernur tidak pernah menyampaikan bahwa PAD turun oleh MBG. Kenyataannya, retribusi dari kantin sekolah turun Rp77 juta. Di data kami benar," ujar Abdullah, Selasa (23/6/2026).
Ia menekankan, angka penurunan retribusi kantin sekolah tersebut sangat kecil dibandingkan total pertumbuhan PAD yang berhasil dicapai Provinsi Riau sepanjang tahun berjalan.
Abdullah menjelaskan, terdapat perbedaan mendasar antara retribusi kantin sekolah dan PAD secara keseluruhan.
Karena itu, publik diminta tidak mencampuradukkan kedua indikator tersebut dalam menilai kinerja keuangan daerah.
Berdasarkan data yang dihimpun DPRD Riau, PAD Provinsi Riau justru mengalami peningkatan signifikan sebesar Rp340 miliar secara tahunan.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kinerja penerimaan daerah tetap berada pada jalur positif meski terdapat penyesuaian pada sektor tertentu.
"Ini poin penting yang kami serap di DPRD. Ada kenaikan PAD saat ini," tegas Abdullah.
Lebih lanjut, politisi senior tersebut menyebut Plt Gubernur Riau pada prinsipnya mendukung penguatan peran kantin sekolah.
Bahkan, gagasan tersebut dinilai sejalan dengan wacana yang pernah disampaikan Badan Gizi Nasional (BGN) mengenai integrasi kantin sekolah ke dalam ekosistem program pemenuhan gizi nasional.
Dengan demikian, implementasi MBG tidak dimaksudkan untuk menghilangkan fungsi kantin sekolah, melainkan membuka peluang kolaborasi yang lebih luas dalam mendukung program peningkatan gizi peserta didik.
Selain menjaga pertumbuhan pendapatan daerah, program MBG juga disebut memberikan manfaat dari sisi efisiensi anggaran pemerintah.
Pemerintah Provinsi Riau mencatat penghematan belanja daerah yang cukup besar, khususnya pada pos pengadaan makan siang rutin bagi siswa di sekolah berasrama atau boarding school.
"Bahkan terjadi penghematan belanja belasan miliar dibanding penurunan retribusi kantin sekolah yang hanya puluhan juta, tentu sebuah efektivitas belanja di daerah," kata Abdullah yang juga Sekretaris Fraksi PKS DPRD Riau.
Menurutnya, perbandingan tersebut menunjukkan bahwa manfaat fiskal yang diperoleh daerah jauh lebih besar dibandingkan penurunan retribusi yang terjadi.
Tak hanya berdampak pada sektor pendidikan dan efisiensi belanja, program MBG juga memberikan efek berganda terhadap perekonomian daerah.
Abdullah mengungkapkan, kenaikan PAD sebesar Rp340 miliar secara year on year (YoY) turut didorong oleh aktivitas ekonomi yang tumbuh dari rantai pasok program makan bergizi gratis.
Data yang dipaparkan DPRD Riau menunjukkan program tersebut telah menyerap sebanyak 31.371 tenaga kerja di berbagai sektor pendukung.
Selain itu, aktivitas distribusi dan produksi yang meningkat juga berkontribusi terhadap kenaikan penerimaan pajak bahan bakar hingga pertengahan tahun 2026.
