PEKANBARU – Kelangkaan minyak goreng subsidi Minyakita masih menjadi keluhan masyarakat di Provinsi Riau. Meski pemerintah menyebut pasokan mulai kembali stabil, kenyataan di lapangan menunjukkan produk tersebut masih sulit ditemukan dan harganya kerap dijual di atas ketentuan yang ditetapkan pemerintah.
Persoalan ini menjadi sorotan dalam rapat antara Komisi II DPRD Riau dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Riau. Selain membahas ketersediaan stok, rapat juga menyinggung tingginya harga Minyakita yang masih membebani masyarakat.
Anggota Komisi II DPRD Riau, Ginda Burnama, mengungkapkan bahwa berdasarkan laporan yang diterima, distribusi Minyakita memang mulai menunjukkan perbaikan. Namun kondisi tersebut belum sepenuhnya dirasakan masyarakat.
"Terkait Minyakita tadi sudah dibahas dengan Kadisperindag. Secara laporan mulai stabil kembali, namun kenyataannya masih sangat langka," ujar Ginda, Selasa (16/6/2026).
Menurutnya, kelangkaan Minyakita perlu segera ditangani karena minyak goreng merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat. Jika kondisi ini terus berlanjut, bukan hanya menyulitkan warga, tetapi juga berpotensi menekan daya beli masyarakat.
Tak hanya soal ketersediaan barang, Ginda juga menyoroti harga Minyakita yang masih banyak dijual melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah pusat. Ia meminta Disperindag Riau turun langsung melakukan pengawasan agar distribusi dan harga tetap terkendali.
"Ada pun minyaknya, harganya tidak sesuai dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah pusat. Pak Kadis perlu turun. Tadi beliau sampaikan akan turun kembali mengecek kepada pihak-pihak yang menjual di pasar maupun di kedai-kedai," jelasnya.
Ginda menilai pengawasan di tingkat pasar dan jaringan distribusi harus diperketat agar tidak ada pihak yang mengambil keuntungan dengan menjual Minyakita di atas harga resmi. Selain melindungi konsumen, langkah tersebut juga penting untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok.
Di tengah upaya pemerintah daerah mengendalikan inflasi, keberadaan Minyakita menjadi salah satu faktor yang perlu mendapat perhatian khusus. Kenaikan harga minyak goreng dapat berdampak langsung terhadap pengeluaran rumah tangga dan memicu tekanan inflasi bersama sejumlah komoditas strategis lainnya.
"Kalau ada harga yang tinggi, dinas terkait sedang berupaya turun ke pasar untuk mengantisipasi agar tidak ada lonjakan yang terlalu tinggi. Ini sudah didorong juga dengan BUMD kita," ujarnya.
Karena itu, Komisi II DPRD Riau mendorong Disperindag untuk rutin melakukan inspeksi mendadak ke pasar, toko, dan jaringan distribusi. Langkah ini dinilai penting guna memastikan stok Minyakita tersedia, harga tetap sesuai HET, serta mencegah komoditas tersebut menjadi salah satu pemicu inflasi di Provinsi Riau.
