PEKANBARU - Koalisi organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Riau mendesak DPRD Riau segera merealisasikan janji membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengusut defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Riau sebesar Rp 1,76 triliun.

Desakan ini muncul lantaran Ketua DPRD Riau, Kaderismanto, sebelumnya berjanji akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan mahasiswa pada awal Agustus 2025. Namun, hingga kini, janji tersebut belum juga terealisasi.

“Kemarin Pak Kaderismanto menjanjikan akan digelar RDP dengan mahasiswa di minggu pertama Agustus, atau setelah Kongres PDIP. Tapi sampai hari ini, kami belum mendapat kabar apa pun,” ungkap Ketua Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Wilayah Riau, Febriansyah, Senin (11/8/2025).

Senada, Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Riau, Teguh Azmi, menegaskan bahwa defisit APBD Riau bukan sekadar angka di atas kertas.

Kondisi ini, kata dia, sudah memukul pembangunan daerah, menghambat pelayanan publik, dan berpotensi menggerus kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

“Semakin lama ditunda, semakin besar risiko yang harus ditanggung masyarakat. DPRD jangan menunggu situasi ini memburuk, karena rakyatlah yang akhirnya menanggung beban,” tegas Teguh.

Teguh memastikan, Cipayung Plus Riau akan terus mengawal proses pembentukan Pansus hingga benar-benar terbentuk dan bekerja.

Bahkan, pihaknya tidak menutup kemungkinan untuk menggelar aksi unjuk rasa jika DPRD tetap mengabaikan tuntutan ini.

“Kami ingin masalah defisit ini dibongkar secara transparan. Betul-betul transparan dan melibatkan berbagai elemen. Siapa pun yang lalai harus bertanggung jawab atas penggunaan anggaran yang ugal-ugalan ini,” pungkasnya.

Editor: Barkah