PEKANBARU - Wakil Ketua DPRD Riau, Hardianto, mengungkap bahwa participating interest (PI) 10 persen dari WK Rokan yang dijanjikan pemerintah pusat hingga kini belum terealisasi.

Namun, kata Hardianto, PI senilai kurang lebih Rp800 miliar itu sudah dimasukkan sebagai pendapatan Provinsi Riau dalam APBD Perubahan 2023 dan di dalam rancangan APBD 2024.

"Gambarannya sih (cair) akhir bulan November, menurut Pemprov. Jadi kita tunggu karena PI ini menjadi ujung tombak pendapatan kita. Baik itu berbicara realisasi APBD 2023 maupun nanti untuk perencanaan dan asumsi pendapatan di 2024," ujarnya, Selasa (21/11/2023).

Meski mengapresiasi usaha dan keyakinan Pemprov Riau dalam mengurus PI agar segera direalisasikan pemerintah pusat, Hardianto tak menampik ancaman yang bakal mengintai Provinsi Riau tahun depan.

"Kalau nggak cair maka kondisinya akan ada turbulence (guncangan) terhadap kekuatan fiskal provinsi Riau. Turbulencenya besar sekali," kata dia.

Sebab, Hardianto melanjutkan, jumlah PI tersebut sangat besar yaitu Rp800 miliar dan akan sangat mempengaruhi keseimbangan berbagai sektor serta anggaran belanja daerah.

Ia menyebut tak ada alternatif lain untuk berjaga-jaga seandainya hal yang ditakutkan itu terjadi.

Sedangkan untuk Dana Bagi Hasil (DBH) sawit yang diterima Riau, Hardianto menyebut tidak akan mampu menutupi karena jumlahnya terlalu kecil yaitu Rp83,12 miliar.

"Tak ada alternatif lain. DBH sawit yang kita angan-angankan itu ternyata tak seindah yang kita impikan," pungkasnya.

Penulis: Rinai
Editor: Satria

BERITA LAINNYA
Pj Wako Janji Benahi Sistem Transportasi di Pekanbaru Laga Perdana Liga 2, PSPS Pekanbaru Tumbangkan Persikabo 1973 3-1 XL Axiata Beri Kesempatan Magang bagi 20 Penyandang Disabilitas Terpilih Rektor UIN Suska Riau Jadi Tersangka Sejak 30 Agustus Ahli Hukum Dewan Pers Angkat Bicara Soal Dugaan Pemerasan Oknum di Inhil		Hasil Sprint Race MotoGP San Marino 2024: Jorge Martin Asapi Bagnaia Toyota Luncurkan New Fortuner: Tetap Andalkan Dominasi di Pasar SUV Indonesia Warga Berterima Kasih Pembangunan Infrastruktur Desa Simpang Kateman Sudah Diperjuangkan Seminar Nasional Pendidikan Inklusi, Bupati Pelalawan: Pahala Guru Terus Mengalir Mitigasi Risiko Bank, Pejabat BRK Syariah Ikuti Pelatihan Aspek Hukum