PEKANBARU - Antrean panjang kendaraan untuk mendapatkan Solar subsidi di sejumlah SPBU di Riau belum juga menunjukkan tanda-tanda selesai.
Kondisi ini mendorong DPRD Kota Pekanbaru mendesak Pertamina tidak sekadar mengatur pasokan, tetapi memastikan distribusi BBM subsidi benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak.
Wakil Ketua DPRD Pekanbaru, Tengku Azwendi Fajri menilai, persoalan tersebut tidak bisa terus dipandang sebagai masalah antrean biasa.
Sebab, antrean Solar terjadi di lebih dari satu SPBU dan berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat serta arus lalu lintas.
"Kelangkaan Solar ini memang di mana-mana. Tapi berkaitan dengan BBM subsidi, tentu harapan kami ada beberapa pihak yang terlibat yang harus bisa menyelesaikan permasalahan itu," kata Azwendi, Selasa (22/9/2026).
Sorotan utama diarahkan kepada Pertamina sebagai pihak yang memiliki peran penting dalam rantai penyaluran BBM.
Azwendi meminta pengawasan dilakukan secara berkala, bukan hanya ketika keluhan masyarakat sudah meluas.
"Pertama tentu dari pihak Pertamina harus melakukan pemeriksaan dan pengawasan secara berkala, rutin," tuturnya.
"Bagaimana kita ketahui bahwasanya subsidi ini kan tentu banyak nanti terjadi penyalahgunaan," sambungnya.
Menurut Azwendi, ukuran keberhasilan penyaluran Solar subsidi bukan semata-mata adanya stok di SPBU.
Yang lebih penting adalah apakah BBM tersebut tersedia dalam jumlah dan waktu yang memungkinkan masyarakat memperoleh haknya tanpa harus menghabiskan waktu berjam-jam di antrean.
Persoalan ini menjadi semakin serius karena antrean kendaraan dapat meluber ke badan jalan dan memicu kemacetan.
Di sisi lain, ketika stok cepat habis sementara kendaraan masih terus berdatangan, masyarakat tidak memiliki kepastian kapan Solar kembali tersedia.
Kondisi serupa sebelumnya juga dilaporkan terjadi di sejumlah wilayah Riau. Di Inhu, misalnya, sopir truk disebut harus mengantre hingga empat sampai enam jam ketika pasokan Solar terbatas.
"Begitu ada antrean panjang, kemacetan terus, diskriminasi ada juga. Kelompok tertentu mendapatkan, tapi masyarakat tidak mendapatkan BBM. Itu harus diselesaikan masalahnya," tegas Azwendi.
Desakan DPRD Pekanbaru tersebut menempatkan persoalan pada aspek yang lebih mendasar: bagaimana sistem pengawasan distribusi BBM subsidi bekerja di tingkat SPBU.
Azwendi meminta Pertamina dan pemerintah daerah memastikan terdapat mekanisme distribusi yang jelas, termasuk jadwal penyaluran sehingga masyarakat tidak datang ke SPBU tanpa kepastian.
"Paling tidak jangan langka seperti ini, jangan macet, jangan antre cukup panjang seperti ini," sebutnya.
Sebelumnya, Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut menyatakan telah meningkatkan atau menyesuaikan penyaluran BBM subsidi di Riau seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat.
Namun, pernyataan mengenai penyesuaian pasokan tersebut perlu diikuti dengan pembuktian di lapangan.
Jika antrean masih terjadi berulang di berbagai SPBU, publik membutuhkan penjelasan yang lebih konkret mengenai titik persoalan, apakah berada pada kuota, distribusi, peningkatan konsumsi, tata kelola SPBU, atau potensi penyalahgunaan.
Azwendi juga menyinggung kemungkinan adanya permainan oknum dalam distribusi Solar subsidi.
Ia meminta pengawasan diperketat agar subsidi tidak justru dinikmati pihak yang tidak berhak.
"Dari pihak Pertamina sendiri ataupun SPBU sendiri juga memberikan jadwal yang pas sesuai. Kadang-kadang di lapangan banyak juga kita lihat masih banyak permainan-permainan oknum yang itu merugikan akhirnya masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Dan itu harus diawasi," pungkasnya.
