PEKANBARU - Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Muhammad Dikky Suryadi Khusaini, menegaskan agar Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru wajib menjalankan seluruh program yang telah disahkan melalui hasil reses anggota DPRD. Menurutnya, usulan tersebut merupakan kebutuhan riil masyarakat yang harus segera direalisasikan.

"Dengan diparipurnakannya hasil reses terakhir, kami meminta Pemko untuk menjalankan seluruh aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam reses. Karena itu adalah kebutuhan riil masyarakat di lapangan," ujar Dikky, Kamis (3/9/2026).

Ia menekankan agar Pemko tidak hanya berfokus pada proyek-proyek yang viral di media sosial, melainkan berorientasi pada aspirasi langsung dari masyarakat bawah. Seperti di Daerah Pemilihan (Dapil) M. Dikky, Tenayan Raya dan Kulim, masih jauh dari pembangunan dibanding pusat kota.

Dikky mengungkapkan bahwa fokus utama aspirasi masyarakat saat ini masih didominasi oleh perbaikan dan pembangunan infrastruktur, khususnya di wilayah pinggiran kota seperti Tenayan Raya, Rumbai, dan Kulim.

"Pembangunan yang saya lihat selama ini masih banyak berpusat di tengah kota. Sementara wilayah pinggiran seperti Tenayan Raya dan Rumbai masih minim tersentuh pembangunan," tegasnya.

Ia menjelaskan bahwa kegiatan reses anggota dewan menjadi saluran utama warga dalam menyampaikan keluh kesah yang sering kali tidak tersentuh oleh publikasi media. Dengan ribuan titik lokasi usulan yang telah terdata di e-Pokir, Pemko diharapkan tidak lagi menunda eksekusi di lapangan.

Menanggapi rasa kecewa masyarakat akibat tertundanya sejumlah pembangunan, Dikky mengingatkan Pemko Pekanbaru agar tidak melakukan tebang pilih dalam merealisasikan program.

"Tahun pertama masyarakat masih memaklumi karena adanya tunda bayar. Namun di tahun kedua dan ketiga, harus sudah ada realisasi pembangunan. Jangan ada pilih-pilih, karena seluruh masyarakat Pekanbaru membayar pajak," ujar Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Pekanbaru tersebut.

Lebih lanjut, ia menerangkan bahwa dalam sistem perencanaan daerah terdapat tiga jalur pembangunan, yakni Musrenbang, e-Pokir DPRD, dan Visi-Misi Wali Kota. Ia meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk secara aktif mengambil data dari e-Pokir yang telah disahkan tanpa harus menunggu permintaan ulang dari dewan.

"Sistem di e-Pokir itu sudah otomatis disahkan. OPD tinggal mengambil dan memprosesnya untuk kepentingan masyarakat," pungkasnya.