PASIR PENGARAIAN – Dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), Riau, dinilai belum memberikan kontribusi optimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penilaian tersebut disampaikan anggota Komisi II DPRD Rohul, Budi Darma.

Dua BUMD yang dimaksud yakni Perumda Rokan Hulu Jaya (RHJ) yang bergerak di pengelolaan pasar modern, serta Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Rokan Hulu.

“Sejauh ini, dua BUMD tersebut belum memberikan sumbangsih maksimal terhadap PAD Rokan Hulu,” ujar Budi Darma, Rabu (21/1/2026).

Ia menjelaskan, meskipun Perumda RHJ saat ini hanya mengelola sektor pasar, peluang pengembangan usaha dinilai masih terbuka lebar. Namun, hal itu membutuhkan kreativitas dan inovasi dari jajaran pengelola.

“Kita akui pengelolaan masih terbatas pada pasar, tapi potensi di dalamnya cukup besar. Di sinilah peran pengurus untuk lebih kreatif menggali peluang usaha,” ujarnya.

Budi juga mengungkapkan bahwa keterbatasan modal menjadi salah satu kendala utama yang dihadapi BUMD. Menurutnya, persoalan tersebut perlu disikapi bersama antara pihak BUMD dan pemerintah daerah selaku pemegang saham.

“Masalah modal memang ada. Ini perlu dibicarakan dengan pihak eksekutif agar ke depan ada penyertaan modal yang tepat sasaran,” katanya.

Hal serupa juga dialami oleh BPR Rokan Hulu. BUMD di sektor perbankan tersebut disebut masih menghadapi persoalan permodalan untuk mengembangkan bisnisnya.

“Kami dengar pihak BPR juga sedang berupaya mencari tambahan modal,” ungkapnya.

Sebagai tindak lanjut, Komisi II DPRD Rohul berencana memanggil manajemen kedua BUMD tersebut untuk meminta penjelasan terkait rencana bisnis dan strategi pengembangan ke depan.

“Kami ingin mengetahui seperti apa rencana usaha mereka ke depan. Harapannya tentu agar BUMD ini bisa benar-benar membantu meningkatkan PAD Rokan Hulu,” pungkas Budi.