www.halloriau.com


BREAKING NEWS :
Siapkan KTP BLT Rp 2,7 Juta dari Pemerintah Cair Lagi Bisa Buat Ganti Oli Motor
Otonomi
Pekanbaru | Dumai | Inhu | Kuansing | Inhil | Kampar | Pelalawan | Rohul | Bengkalis | Siak | Rohil | Meranti
 


Banyak Kejanggalan Dalam Dokumen LKPJ Pemko 2023, Pansus DPRD Pekanbaru: Tak Boleh Ada Nama Pj Wako
Rabu, 17 April 2024 - 22:59:56 WIB

PEKANBARU - Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemko Pekanbaru tahun 2023 saat ini sudah masuk pada pembahasan di tingkat Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Pekanbaru.

Sebelum finalisasi dan dilakukan pengesahan, pansus terlebih dahulu melakukan pembahasan secara berkala dan pendalaman dengan Pemko Pekanbaru berserta para Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Dalam rapat pansus DPRD Kota Pekanbaru bersama Sekdako Pekanbaru, Indra Pomi Nasution pada Rabu (17/4/2024), Ketua Pansus Dapot Sinaga bersama tim menemukan fakta dan kejanggalan dalam dokumen LKPJ Tahun Anggaran 2023.

Salah satu faktanya, dokumen LKPJ yang diterima DPRD isinya tidak menggambarkan pertanggungjawaban dari kepala daerah. Namun, lebih kepada dokumen politik visi misi calon Walikota yang seharusnya itu bukan untuk DPRD, melainkan untuk KPU dikarenakan dalam dokumen itu tidak sesuai sistematika aturan UU.

"Menurut kami LKPJ ini masih banyak yang tidak sesuai faktanya atau masih rancu. Contohnya, LKPJ ini kan dokumen negara, tetapi kok ada nama Pj walikota (muflihun) di sini. Tidak boleh seharusnya," kata Dapot.

Dapot menilai, dalam dokumen LKPJ tersebut tidak berbicara program pemerintah daerah melainkan lebih berbicara terhadap program perseroangan karena menyebut nama Pj Walikota Pekanbaru, Muflihun.

"Menurut saya, dokumen (LKPJ) ini dokumen pribadi dia, kampanye dia di sini ada namanya Pj walikota. Sebenarnya tidak boleh, soalnya ini kan dokumen negara. Sedangkan yang definitif saja tidak pernah mencatumkan namanya," cetusnya.

Selain itu, Pansus DPRD Pekanbaru menemukan ada fakta pembohongan publik dalam rapat pembahasan LKPJ.

Yang mana, dalam dokumen LKPJ tersebut mencantumkan sumber pembiayaan perbaikan jalan.

Salah satunya dari dana CSR perusahaan swasta, namun setelah dikroscek ke dinas terkait, dalam rapat ternyata tidak benar dan tidak ada sumber pembiayaan perbaikan jalan dari CSR.

"Ternyata, setelah kita kupas dan kita tanya dalam rapat, CSR yang mana? Perusahaan mana yang memberikan? Jalan mana yang dibangun, tidak ada gitu. Jadi itu masih ada dua temuan. Besok kita rapat lagi dan mungkin akan masih banyak temuan lagi," ungkapnya.

Terkait hal ini, Dapot selaku Ketua Pansus DPRD Pekanbaru akan menanyakan langsung ke Pj Walikota Pekanbaru, Muflihun soal namanya yang tercantum dalam dokumen LKPJ 2023. Hal ini agar LKPJ Pemko Pekanbaru TA 2023 tersebut tidak terkesan asal-asalan.

"Kita akan minta penjelasan dari Pj walikota langsung, ini butuh klarifikasi langsung dari dia, bukan hanya tim dia saja yang kita tanya. Tadi timnya mengakui ada kesalahan, tetapi itu tidak boleh seperti itu. Dokumen itu sudah resmi dan sudah dijilid berarti sudah sah," ucapnya.

Politisi PDI Perjuangan ini menyebut Pansus DPRD Pekanbaru akan fokus mengupas satu per satu OPD di lingkungan Pemko Pekanbaru dalam rapat pembahasan LKPJ.

"Besok kita lanjut rapat pembahasan lagi, sampai kita kupas satu per satu OPD. Tadi masih satu OPD saja kita kupas dan sudah mulai ada kejanggalan, ini tidak boleh main-main karena soal pertanggungjawaban anggaran tahun 2023. Jadi ini masih panjang, ada 42 OPD lagi yang akan kita tanyakan, lembar per lembar akan kita kupas," tutup Dapot.

Penulis: Mimi Purwanti
Editor: Barkah

   


Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)


BERITA LAINNYA    
ilustrasi BLT.Siapkan KTP BLT Rp 2,7 Juta dari Pemerintah Cair Lagi Bisa Buat Ganti Oli Motor
irlantas Polda Riau Kombes Taufiq Lukman Nurhidayat.Cegah Kecelakaan Jalan Raya, Polda Riau Bikin Terobosan 'Bung Selamat'
Piala AFF 2024.Jadwal Piala AFF Timnas Indonesia: Garuda Tandang ke Vietnam
Anggota Komisi II DPRD Kepulauan Meranti, Dedi Yuhara LubisDPRD Pertanyakan Anggaran Lelang Mobil Dinas yang Tak Dilaporkan, Ada Indikasi Penyelewengan
BPOM Dumai bersama pelaku usaha obat tradisional Bagansiapiapi.(foto: afrizal/halloriau.com)BPOM Dumai Beri Edukasi Pelaku Usaha Obat Tradisional Bagansiapiapi
  ist.Indosat Tetap Pertahankan BTS 2G, BTS 5G Menyusul?
Final Liga Champions.Final Liga Champions: Untuk Kalahkan Madrid, Dortmund Harus...
Kegiatan pemusnahan barang bukti di Kejari Pelalawan.(foto: andi/halloriau.com)Kejari Pelalawan Musnahkan Barang Bukti TPU yang Telah Inkracht
Kantor Imigrasi Kelas II TPI Selatpanjang, Kepulauan Meranti melaksanakan layanan KetupatPermudah Masyarakat Urus Paspor, Imigrasi Selatpanjang Gelar Layanan Ketupat
Plt Direktur Ormas, Risnandar Mahiwa (kiri) disebut-sebut bakal dilantik jadi Pj Wako Pekanbaru (foto/ist)Lusa, Pj Gubri Lantik Pj Wako Pekanbaru, Nama Risnandar Mahiwa Mencuat
Komentar Anda :

 
Potret Lensa
Silaturahmi Tanoto Foundation Riau Bersama Jurnalis
 
 
 
Eksekutif : Pemprov Riau Pekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
     
Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
    © 2010-2024 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved