PEKANBARU – Kapolda Riau yang baru, Irjen Pol Herry Heryawan, mengungkapkan bahwa pihaknya tengah mendalami kasus dugaan perjalanan dinas fiktif atau Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif yang melibatkan Sekretariat DPRD Riau.

Menurut Irjen Herry, penyelidikan terkait kasus tersebut masih berlangsung. Ia berjanji akan memberikan pemaparan resmi mengenai perkembangan kasus itu setelah mendapatkan laporan lebih lanjut dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus).

“Perkara ini masih saya dalami. Minggu depan, Insya Allah saya akan mendapatkan pemaparan resmi dari Direskrimsus. Setelah saya tahu bagaimana perkembangannya, saya akan tampilkan ke media,” ujar Irjen Herry Heryawan di Pekanbaru, Senin (17/3/2025).

Selain itu, Kapolda Riau juga menyoroti maraknya aksi premanisme di Pekanbaru. Menurutnya, premanisme menjadi isu yang cukup serius dan perlu segera ditangani dengan langkah-langkah preventif. Ia berencana memperkuat patroli keamanan, khususnya selama bulan Ramadan, untuk menciptakan situasi yang lebih kondusif.

“Aksi premanisme di Pekanbaru cukup tinggi. Makanya, mungkin kita akan bahas lebih lanjut bagaimana melaksanakan patroli Kamtibmas khusus untuk Ramadan dengan nama Operasi Tertib Ramadan,” tambahnya.

Irjen Herry Heryawan dilantik sebagai Kapolda Riau pada Jumat (14/2), menggantikan Irjen Pol Mohammad Iqbal. Setelah dilantik, ia menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti berbagai kasus yang menjadi perhatian publik, termasuk kasus dugaan korupsi SPPD fiktif.

Diberitakan sebelumnya, kasus SPPD fiktif ini diperkirakan telah merugikan negara hingga Rp162 miliar berdasarkan perhitungan sementara dari penyidik. Namun, angka final kerugian negara akan ditentukan setelah hasil audit resmi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) diterima, yang akan menjadi dasar dalam proses hukum lebih lanjut, seperti yang dilansir dari antaranews.(*)