BENGKALIS - Sekdakab Bengkalis, dr Ersan Saputra menyambut kunjungan kerja (Kunker) Kakanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Riau, Heni Kartikawati beserta rombongan di Ruang Rapat Sekdakab Bengkalis, Senin (20/5/2024).

Dalam kesempatan itu, Sekda Ersan menekankan pentingnya bimbingan dari Kanwil DJPb Riau untuk memperbaiki pengelolaan keuangan daerah.

"Kami sangat mengharapkan saran, masukan, serta bimbingan dari Kanwil DJPb agar pengelolaan keuangan daerah Pemkab bengkalis semakin baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan," ujar Ersan.

Sekda Ersan juga mengharapkan masukan dan kiat-kiat dari Kanwil DJPb terkait upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

"Kami berharap dengan masukan dan kiat-kiat dari Kanwil DJPb, kabupaten bengkalis bisa lebih maju dan sejahtera," tambahnya.

"Semoga melalui momentum kunjungan kerja ini, kita dapat semakin memperkuat komunikasi dan koordinasi, terutama dalam meningkatkan sinergisitas, kerjasama, serta kekompakan dalam pengelolaan keuangan daerah," sambungnya.

Sekda Ersan menggarisbawahi pentingnya pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang terakhir diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015, yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk menetapkan kebijakan serta menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

"Pemerintah telah memberikan daerah kewenangan untuk memperkuat kemandirian daerah," jelasnya.

Ia juga menekankan implementasi UU Nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

"Salah satunya adalah bagaimana meningkatkan PAD untuk menunjang kemandirian daerah," ungkap Ersan.

Dalam upayanya untuk meningkatkan PAD, Pemkab Bengkalis telah melakukan berbagai langkah.

"Kami telah melakukan berbagai upaya guna meningkatkan PAD, agar dapat meningkatkan pembangunan dan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat," kata Ersan.

Lebih lanjut, Ersan menyatakan, Pemkab Bengkalis siap mendukung setiap kebijakan dan program Dirjen Perbendaharaan, termasuk dalam pengelolaan APBN dan APBD.

"Mulai dari serapan anggaran, permasalahan, hingga pengelolaannya, agar output yang dihasilkan dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan bisa menyentuh langsung pada kepentingan publik, yang berujung pada peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat," pungkasnya.

Penulis: Zulkarnaen
Editor: Barkah