BENGKALIS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis menggelar rapat program penanggulangan penyakit Aids, Tuberkulosis, Malaria (ATM). Itu dilakukan untuk memastikan program tersebut dianggarkan di APBD 2025.

Kegiatan yang diinisiasi Dinas Kesehatan (Dinkes) ini dibuka Bupati Bengkalis diwakili Asisten Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Andris Wasono di aula Hotel Surya, Selasa (9/7/2024).

Andris mengatakan, saat ini penyakit ATM masih menjadi ancaman bagi kesehatan masyarakat yang mesti diberantas. Berdasarkan data dari Dinkes Bengkalis, pada 2023 saja ditemukan sebanyak 80 kasus Aids. Mirisnya lagi, hingga Juli 2024 telah ditemukan 46 kasus serupa.

"Tentunya angka kasus Aids ini menjadi kekhawatiran bagi kita semua. Apalagi kasus baru banyak terjadi dari kalangan pelajar, mahasiswa, ibu rumah tangga, dan PNS," ungkap Andris.

Memang terhitung 2023 Pemkab Bengkalis telah mencapai standar pelayanan minimal 100 persen terhadap terduga tuberkulosis. Namun, muncul tantangan baru, yaitu adanya kasus tuberkulosis dengan resisten obat TB.

"Tentunya ini juga menjadi tantangan baru penanggulangan penyakit tuberkulosis di Negeri Junjungan," ujarnya lagi.

Sedangkan kasus malaria, meski Bengkalis sudah mengantongi sertifikat dan dinyatakan bebas malaria sejak 2016. Namun dengan terjadinya wabah malaria di Rokan Hilir, tentunya perlu dilakukan langkah antisipatif, mengingat secara geografis Bengkalis berbatasan langsung dengan Rokan Hilir.

Dikatakan, pencegahan ATM tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Perlu sinergi dan kolaborasi banyak pihak. Makanya dukungan dan peran Perangkat Daerah nonkesehatan sangat diperlukan. Termasuk peran PKK, BUMD, dunia usaha dan perbankkan.

"Untuk itu melalui forum ini, kami berharap kita semua dapat menyusun strategi dan langkah-langkah percepatan pengendalian ATM, agar target pencapaian pengendalian penyakit ATM di Negeri Junjungan dapat segera kita tuntaskan," ujarnya lagi.

Sementara itu dalam laporannya, Plt Kepala Dinkes Bengkalis, Ermanto memaparkan kegiatan yang diikuti sedikitnya 55 peserta dari berbagai elemen stakeholder itu bertujuan untuk membuat sebuah rumusan guna mendukung dalam pencegahan penyakit ATM.

"Sehingga kedepannya kita memiliki rumusan RKA APBD yang dapat disepakati dan akan diusulkan pada APBD 2025 dan seterusnya. Agar target nasional pada 2030 mendatang, penyakit menular tersebut dapat dieliminasi di Kabupaten Bengkalis," katanya.

Pertemuan ini juga melibatkan Dirjen Pembangunan Daerah Kemendagri Republik Indonesia yang dihadiri Chaerul Dwi Sapta secara daring. Narasumber lainnya, Koordinator RSSH ATM Provinsi Riau, Dedi Parlaungan.

Penulis: Zulkarnain
Editor: Riki