SIAK – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Siak berencana melakukan normalisasi Sungai Mandau sebagai upaya mengurangi risiko banjir sekaligus mengembalikan fungsi sungai bagi masyarakat dan nelayan.
Langkah tersebut menjadi salah satu agenda pembangunan yang disiapkan Pemkab Siak setelah sebelumnya melakukan normalisasi di Sungai Mengkapan dan Sungai Mempura.
Bupati Siak, Dr Afni Zulkifli, mengatakan terdapat sejumlah titik di Sungai Mandau yang rawan mengalami banjir. Karena itu, penanganan sungai menjadi penting agar aliran air lebih lancar dan dapat dimanfaatkan kembali oleh masyarakat.
Itu disampaikan Afni saat membuka kegiatan Julang Budaya Kecamatan Sungai Mandau 2026 di halaman Kantor Camat Sungai Mandau, Jumat (20/11/2026).
"Ada beberapa titik di Sungai Mandau ini rawan banjir. Saat ini kita dibantu alat berat dari BWS III. Sungai bersih, masyarakat dan nelayan mudah menangkap ikan," kata Afni.
Menurutnya, normalisasi sungai tidak hanya bertujuan mengantisipasi banjir saat musim penghujan. Upaya tersebut juga diharapkan dapat mengembalikan fungsi sungai sebagai sumber penghidupan masyarakat, terutama bagi nelayan yang menggantungkan mata pencaharian dari hasil perairan.
Selain persoalan sungai, Afni turut menyoroti kondisi infrastruktur jalan di Kecamatan Sungai Mandau yang masih membutuhkan perhatian. Jalan yang memadai menjadi kebutuhan penting untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya dalam mengangkut hasil pertanian dan perkebunan.
Namun, pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut menghadapi sejumlah tantangan. Selain wilayahnya yang cukup luas, kondisi tanah gambut dan keterbatasan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) juga menjadi kendala.
"Kalau pakai APBD kita tak akan mampu. Karena itu, melalui sumber pendanaan lain, pelan-pelan kita bangun kembali jalan yang rusak," ujarnya dikutip dari MCRiau.
Untuk mengatasi keterbatasan anggaran tersebut, Pemkab Siak terus berupaya mendapatkan dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat melalui berbagai program. Di antaranya Instruksi Jalan Daerah (IJD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit.
Afni menyebutkan, pada 2026 Kabupaten Siak juga mendapatkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat melalui APBN sekitar Rp65 miliar untuk pembangunan infrastruktur.
Anggaran tersebut diharapkan dapat mempercepat perbaikan infrastruktur, tidak hanya pada jalan utama, tetapi juga akses penghubung antarkampung hingga dusun.
Dengan konektivitas jalan yang semakin baik, masyarakat diharapkan lebih mudah membawa hasil perkebunan dan pertanian ke pusat-pusat ekonomi. Selain itu, akses terhadap berbagai layanan juga semakin terbuka.
Afni berharap dukungan pemerintah pusat dan kolaborasi berbagai pihak dapat mempercepat pemerataan pembangunan di Kecamatan Sungai Mandau.
Menurutnya, pembangunan tidak sekadar menghadirkan jalan yang mulus dan sungai yang bersih, tetapi juga harus mampu membuka peluang ekonomi, memperlancar aktivitas masyarakat, serta meningkatkan kesejahteraan warga.