SIAK – Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Siak hingga Oktober 2026 baru mencapai 62,10 persen. Angka tersebut masih tertinggal dibandingkan progres pembangunan fisik yang telah mencapai 74,42 persen.
Kondisi ini menjadi perhatian Bupati Siak, Afni Zulkifli. Ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) segera mempercepat realisasi anggaran sekaligus meningkatkan keterbukaan informasi kepada masyarakat terkait penggunaan uang daerah.
Afni menegaskan, masyarakat berhak mengetahui perkembangan pelaksanaan program pemerintah, termasuk besaran anggaran yang telah digunakan dan manfaat yang dihasilkan.
Karena itu, seluruh pimpinan OPD diinstruksikan untuk secara rutin menyampaikan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran melalui berbagai saluran informasi, baik media resmi pemerintah maupun media sosial.
“Setiap OPD wajib menyampaikan pembaruan (update) pelaksanaan dan realisasi penggunaan anggaran kepada masyarakat luas. Informasi ini harus disebarluaskan secara masif, baik melalui kanal pemberitaan resmi pemerintah maupun media sosial, agar masyarakat mengetahui kondisi terkini keuangan Pemerintah Kabupaten Siak,” tegas Afni, Selasa (17/11/2026).
Ia mengatakan, evaluasi terhadap realisasi fisik dan keuangan APBD 2026 telah dilakukan. Dari evaluasi tersebut, setiap perangkat daerah diminta segera mengidentifikasi berbagai kendala yang menghambat pelaksanaan program sekaligus menyiapkan solusi konkret.
Menurutnya, percepatan penyerapan anggaran tidak boleh hanya berorientasi pada pencapaian angka administrasi. Setiap anggaran yang dibelanjakan harus memberikan dampak nyata terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
“Setiap anggaran yang dialokasikan pemerintah daerah harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Percepatan pembangunan juga harus berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat dan menggerakkan perekonomiana daerah," sebutnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Siak, Syamsurizal, meminta seluruh OPD menjaga keseimbangan antara realisasi keuangan dan progres fisik pembangunan.
Ia mengingatkan bahwa waktu pelaksanaan tahun anggaran 2026 semakin terbatas. Karena itu, program yang telah direncanakan harus segera dituntaskan dengan tetap memperhatikan kualitas pekerjaan.
Syamsurizal juga meminta perangkat daerah tidak membiarkan persoalan teknis di lapangan berlarut-larut hingga menghambat pencapaian target pembangunan.
“Jika ditemukan kendala atau persoalan teknis di lapangan dalam progres pelaksanaannya, segera laporkan dan carikan solusinya agar target dapat dimaksimalkan,” ujar Syamsurizal.
Selain mengevaluasi penyerapan APBD, Syamsurizal turut mendorong seluruh perangkat daerah memperkuat koordinasi dan kolaborasi dalam mengoptimalkan pemanfaatan aset milik Pemkab Siak yang tersebar di berbagai kecamatan.
Menurutnya, aset daerah yang belum dimanfaatkan secara maksimal perlu segera dioptimalkan agar dapat mendukung pelaksanaan program pemerintah. Langkah tersebut juga dinilai penting untuk meningkatkan efisiensi sekaligus menekan pengeluaran anggaran daerah.
Dengan sisa waktu tahun anggaran 2026, Pemkab Siak berharap seluruh OPD dapat mempercepat pelaksanaan kegiatan, menyelesaikan berbagai hambatan, serta memastikan penggunaan APBD berjalan efektif dan transparan.
Keterbukaan informasi juga diharapkan membuat masyarakat dapat mengetahui sejauh mana anggaran daerah digunakan dan manfaat pembangunan yang telah dihasilkan.