PEKANBARU - Viral video Bupati Siak Afni Zulkifli saat turun langsung menemui masyarakat di wilayah 3T (tertinggal, terdepan dan terluar) akhirnya mendapat perhatian pemerintah pusat.
Tim utusan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka bahkan turun langsung ke Riau untuk melihat kondisi masyarakat di wilayah 3T Kabupaten Siak.
Bupati Siak Afni Zulkifli bertemu dengan tim tersebut di Bandara Sultan Syarif Kasim (SSK) II Pekanbaru, Minggu (4/10/2026). Pertemuan berlangsung sebelum tim melanjutkan perjalanan untuk meninjau kondisi wilayah 3T di Siak.
Perhatian pemerintah pusat ini bermula dari video Afni ketika mengunjungi masyarakat di Kampung Teluk Lanus dan Dusun Mungkal. Dalam video tersebut, Afni memperlihatkan kondisi warga yang masih menghadapi keterbatasan akses transportasi, pendidikan, layanan kesehatan hingga infrastruktur dasar.
Video itu kemudian viral di media sosial, ditonton jutaan kali dan direpost sebanyak 8.489 akun hingga menyebar secara nasional.
Afni mengatakan, perhatian dari pemerintah pusat datang cukup cepat setelah video tersebut viral.
“Entah bagaimana caranya, tahu-tahu satu hari setelah video itu viral, staf saya dihubungi pihak Sekretariat Wakil Presiden,” kata Afni.
Menurutnya, pihak Sekretariat Wakil Presiden menyampaikan bahwa video tersebut mendapat perhatian langsung dari Wapres Gibran. Tim kemudian diminta turun ke Siak untuk melihat kondisi masyarakat di wilayah 3T secara langsung.
“Ini saya dapat info tim sudah di Pekanbaru, kami janjian ketemu di Bandara karena saya harus ke Jakarta berjuang soal DBH Migas Siak,” ujarnya.
Afni menyebut terdapat delapan orang dalam tim yang turun ke Siak. Komunikasi terkait kunjungan tersebut bahkan telah berlangsung sejak Sabtu malam.
Salah satu hal yang ditanyakan tim adalah akses menuju wilayah 3T yang menjadi lokasi peninjauan.
Afni menjelaskan bahwa perjalanan menuju wilayah tersebut bukan perkara mudah. Akses utama menuju kawasan itu masih mengandalkan transportasi air.
“Semalam masih berkomunikasi. Mereka menanyakan bagaimana menuju lokasi. Kami jawab, ke sana hanya bisa dilalui kapal,” ungkapnya.
Kapal yang digunakan untuk akses masyarakat tersebut, kata Afni, bahkan harus disewa oleh pemerintah. Namun, ketersediaannya juga terbatas dan tidak setiap hari beroperasi.
“Status kapalnya kami sewa untuk akses satu-satunya rakyat 3T dan juga tidak setiap hari ada, hanya tiga kali seminggu,” jelasnya.
Kondisi transportasi tersebut menjadi salah satu persoalan yang ingin ditunjukkan secara langsung kepada pemerintah pusat.
Selain transportasi, masyarakat di wilayah 3T Siak juga masih menghadapi keterbatasan fasilitas pendidikan, kesehatan, penginapan, jalan hingga sektor pertanian.
Afni berharap kunjungan tim utusan Wapres tidak berhenti pada peninjauan, tetapi menghasilkan solusi konkret bagi masyarakat.
“Syukur-syukur dengan kedatangan tim ini bisa melihat langsung kondisi wilayah 3T dan memberikan solusi konkret,” harapnya.
Sejumlah kebutuhan mendesak yang diusulkan antara lain pengadaan kapal sebagai sarana transportasi masyarakat dan peningkatan pelayanan pendidikan.
“Misalnya bantu pengadaan kapal, pelayanan pendidikan bus sekolah, dan lain-lain,” katanya.
Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG). Afni mengatakan masyarakat di wilayah 3T Siak hingga kini belum menikmati program tersebut meskipun dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah tersedia.
“Di video saya sampaikan permintaan anak-anak. MBG memang belum ada yang buka di wilayah 3T. Baru ada dapurnya saja, tapi tidak buka-buka. Belum ada dapur MBG yang buka di wilayah 3T ini,” sambung Afni.
Menurutnya, persoalan di wilayah tersebut tidak hanya menyangkut satu sektor. Akses pendidikan, kesehatan, jalan, transportasi hingga sektor pertanian masih membutuhkan perhatian pemerintah.
Untuk mencapai Kampung Teluk Lanus hingga Dusun Mungkal, perjalanan menggunakan kapal bahkan dapat memakan waktu sekitar enam jam.
Afni sendiri tidak dapat mendampingi tim utusan Wapres hingga ke lokasi. Ia harus bertolak ke Jakarta bersama Ketua DPRD Siak dan Badan Anggaran DPRD Siak untuk membahas proyeksi APBN 2027, khususnya terkait Dana Bagi Hasil (DBH) migas.
“Besok kami diterima Bapak Dirjen Perimbangan Keuangan untuk mempertanyakan proyeksi APBN 2027 yang menurunkan DBH Migas,” ujarnya.
Afni mengatakan pihaknya ingin mengetahui secara jelas dasar perhitungan penurunan DBH migas tersebut.
“Pusat harus transparan pada daerah,” tegasnya.
Berdasarkan proyeksi yang diterima Pemkab Siak, DBH migas daerah itu pada 2027 berpotensi turun sekitar 70 persen.
Sementara itu, kunjungan tim utusan Wapres ke wilayah 3T Siak akan didampingi Wakil Bupati Siak Syamsurizal. Afni telah meminta wakilnya menunjukkan langsung kondisi masyarakat di lapangan.
“Saya juga minta Pak Wakil Bupati menunjukkan bagaimana kondisi riil di lapangan wilayah 3T,” katanya.
Afni menilai persoalan wilayah 3T Siak perlu dilihat secara lebih luas. Sebab, Siak dikenal sebagai salah satu daerah penghasil sumber daya alam di Riau, mulai dari minyak, industri kehutanan hingga perkebunan sawit.
Namun, potensi ekonomi tersebut belum sepenuhnya berbanding lurus dengan pemerataan akses dasar bagi masyarakat di sejumlah wilayah.
“Di Siak ini meskipun kami kaya sebagai penghasil minyak, sumber industri kehutanan, lalu juga sawit, masih ada wilayah 3T yang sampai hari ini belum memiliki akses jalan darat,” ujar Afni.
Karena itu, ia berharap kedatangan tim utusan Wapres menjadi momentum untuk membuka jalan bagi penyelesaian persoalan yang selama ini dihadapi masyarakat 3T Siak.
“Kita sama-sama berharap turunnya tim ini bukan cuma seremoni, tetapi betul-betul memberikan solusi untuk persoalan yang ada di wilayah 3T Siak,” tegasnya.
