BAGANSIAPIAPI - Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) terus mendorong transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pada layanan administrasi kepegawaian. Salah satu langkah yang dilakukan adalah perekaman Tanda Tangan Elektronik (TTE) bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di lingkungan Pemkab Rohil.
Komitmen tersebut terlihat saat Bupati Rokan Hilir, H. Bistamam, meninjau langsung pelaksanaan perekaman TTE di Aula Kantor Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfotiks) Rohil, Rabu (14/10/2026).
Dalam kunjungan itu, Bupati didampingi Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Rohil, Yulisma, serta Inspektur Daerah, Sarman Syahroni. Peninjauan dilakukan untuk melihat secara langsung pelaksanaan proses perekaman identitas digital bagi PPPK Paruh Waktu.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola administrasi kepegawaian berbasis digital agar proses pelayanan dapat berlangsung lebih tertib, efisien, dan akuntabel.
TTE Dukung Administrasi Kepegawaian Berbasis Digital
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Diskominfotiks Rohil, Juliandra, S.H., menyambut baik kunjungan Bupati beserta jajaran. Menurutnya, perhatian langsung pimpinan daerah menjadi dukungan bagi pelaksanaan transformasi digital di lingkungan pemerintahan.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati beserta Ibu Yulisma selaku Kepala BKPSDM yang telah meninjau langsung kegiatan perekaman tanda tangan elektronik untuk tenaga PPPK Paruh Waktu,” ujar Juliandra.
Ia menjelaskan, penerapan TTE diarahkan untuk mendukung proses administrasi kepegawaian secara digital, termasuk kebutuhan administrasi kontrak kerja pegawai pada masa mendatang.
Melalui sistem digital tersebut, proses administrasi diharapkan dapat dilakukan secara lebih praktis dan terintegrasi, sekaligus mengurangi ketergantungan pada prosedur manual.
BKPSDM Perkuat Validasi Identitas Digital
Kepala BKPSDM Rohil, Yulisma, menjelaskan bahwa perekaman TTE merupakan bagian dari upaya validasi identitas digital tenaga PPPK Paruh Waktu. Pelaksanaannya dilakukan melalui koordinasi antara BKPSDM dan Diskominfotiks Rohil.
Menurutnya, validasi identitas menjadi bagian penting dalam mendukung ketertiban administrasi kepegawaian, terutama dalam pengelolaan data dan dokumen yang berkaitan dengan hubungan kerja pegawai.
“Kami dari BKPSDM telah menyiapkan alur teknis yang berkolaborasi dengan Diskominfotiks guna memvalidasi identitas digital seluruh tenaga PPPK Paruh Waktu. Langkah ini sangat penting untuk memastikan tata kelola administrasi kepegawaian berjalan dengan transparan, akurat, dan memiliki payung hukum yang kuat sejalan dengan kebijakan pimpinan daerah,” terang Yulisma.
Sinergi kedua perangkat daerah tersebut diharapkan dapat mendukung pengelolaan administrasi kepegawaian yang lebih terstruktur serta mempermudah proses pelayanan bagi pegawai di lingkungan Pemkab Rohil.
Kendala Jaringan Sempat Terjadi
Dalam pelaksanaan perekaman, Juliandra mengungkapkan sempat terjadi kendala jaringan yang berdampak pada koneksi ke server selama beberapa menit saat proses pengambilan data.
Meski demikian, kendala tersebut dapat diatasi dan kegiatan tetap berjalan. Ia menilai kesiapan sumber daya manusia dan koordinasi teknis menjadi faktor pendukung dalam menjaga kelancaran proses perekaman.
“Kendala yang ada cuma masalah biasa, karena sempat terjadi keterlambatan jaringan yang berpengaruh ke server sekitar beberapa menit saat penjemputan data. Selebihnya, proses pelaksanaan masih berjalan normal. Kita juga memiliki SDM yang memang sudah siap untuk melaksanakan rangkaian kegiatan perekaman ini,” jelasnya.
Optimalkan Pemanfaatan Aplikasi SIKOPAR
Perekaman TTE bagi PPPK Paruh Waktu tersebut merupakan bagian dari tindak lanjut komitmen bersama dalam pemanfaatan aplikasi SIKOPAR atau Sistem Informasi Kontrak ASN PPPK dan PPPK Paruh Waktu.
Pemanfaatan aplikasi ini diarahkan untuk mendukung pengelolaan administrasi kontrak kepegawaian secara digital, sehingga data dan proses administrasi dapat ditata dengan lebih sistematis.
Melalui penerapan TTE dan pemanfaatan SIKOPAR, Pemkab Rohil berupaya memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis elektronik. Langkah tersebut diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan administrasi, memperkuat akurasi data, serta mewujudkan birokrasi yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.
Transformasi digital ini menjadi salah satu upaya pemerintah daerah dalam menyesuaikan proses kerja pemerintahan dengan kebutuhan pelayanan yang semakin mengandalkan sistem informasi dan teknologi.(inf)
