BAGANSIAPIAPI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rokan Hilir (Rohil) mengambil langkah cepat untuk meredam polemik pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPRH).

Krisis pasokan bahan bakar minyak (BBM) yang berulang di SPBU milik daerah memicu kekhawatiran publik karena berdampak langsung pada aktivitas ekonomi masyarakat.

Situasi tersebut mendorong Bupati Rohil, H Bistamam menggelar rapat darurat bersama jajaran pejabat daerah, komisaris dan direksi PT SPRH, serta pengelola SPBU Batu 4 di Mess Pemda, Jalan Perwira, Kamis (26/3/2026).

Dalam rapat tersebut, Bupati menegaskan pembenahan menyeluruh akan segera dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

“Kita akan segera melaksanakan RUPS untuk pemberhentian Dirut PT SPRH dan menunjuk pejabat baru. Ini kondisi darurat demi menjamin kebutuhan BBM masyarakat,” tegas Bistamam.

Ia juga memberikan ultimatum tiga hari agar SPBU Batu 4 kembali beroperasi normal.

“Jangan sampai aktivitas warga lumpuh, terutama para nelayan kita,” ujarnya.

Krisis BBM dinilai berpotensi mengganggu sektor perikanan dan distribusi barang, yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat pesisir Rohil.

Selain pembenahan manajemen, Bupati memerintahkan Inspektorat Daerah melakukan audit investigatif terhadap PT SPRH.

“Hasil audit, bawa ke jalur hukum! Siapa yang bermasalah, berhentikan,” tegasnya.

Ia juga meminta pengelola SPBU memperketat pengawasan internal.

“Yang coba bermain-main atau curang, berhentikan saja,” katanya.

Langkah ini menandai sikap tegas pemerintah daerah dalam menjaga tata kelola BUMD agar lebih transparan dan akuntabel.

Sekdakab Rohil, Fauzi Efrizal menambahkan, kondisi ini semakin mendesak karena permintaan BBM melonjak menjelang Lebaran dan ritual Cheng Beng.

“Kuota kita terbatas hanya 32 KL. Bupati berharap SPBU segera beroperasi normal. Struktural SPRH dan SPBU harus bertanggung jawab,” ujarnya.

Sementara itu, Inspektur Daerah Rohil Sarman Syahroni memastikan proses audit berjalan cepat dan transparan.

“Semua aspek akan kita audit secara transparan,” katanya.

Bupati menutup rapat dengan menegaskan bahwa setelah restrukturisasi manajemen melalui RUPS selesai, proses administrasi keuangan PT SPRH akan kembali dijalankan untuk memulihkan operasional SPBU.

Langkah ini diharapkan mampu mengakhiri kelangkaan BBM di Rohil serta mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan BUMD.