ROHIL – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rokan Hilir (Rohil) menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan keuangan daerah tahun 2025. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Rohil dipastikan mengalami defisit hingga Rp90 miliar akibat pemangkasan dana dari pemerintah pusat dan penghapusan sejumlah alokasi program strategis.

Ini disampaikan Sekretaris Daerah Rohil, Fauzi Efrizal, yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dalam rapat bersama seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Senin (22/9/2025). Rapat tersebut membahas penyusunan APBD Perubahan tahun anggaran 2025.

Fauzi menjelaskan bahwa salah satu penyebab utama defisit adalah pemotongan transfer dana dari pusat, termasuk penghapusan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), yang selama ini bersumber dari APBN.

“Platform sementara APBD Perubahan kita saat ini berdasarkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp2,4 triliun, sedangkan belanja daerah naik menjadi sekitar Rp2,5 triliun. Ini memunculkan selisih yang mengakibatkan defisit,” jelas Fauzi dikutip dari MCRiau.

Untuk menekan dampak dari defisit tersebut, pemerintah daerah akan melakukan langkah-langkah pengendalian ketat terhadap pengeluaran. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan dana surplus dan sisa anggaran dari kegiatan yang belum berjalan optimal.

Sekda menekankan bahwa penyusunan APBD Perubahan harus tetap mengedepankan prinsip disiplin fiskal, yaitu menjaga keseimbangan antara pendapatan dan belanja. Dengan kondisi fiskal yang terbatas, belanja daerah akan difokuskan untuk kegiatan yang bersifat wajib dan rutin.

“Alhamdulillah, kondisi saat ini memungkinkan kita mengalokasikan anggaran untuk belanja pegawai dan pembayaran Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) secara penuh hingga 12 bulan, yang sebelumnya hanya teranggarkan untuk beberapa bulan,” tambahnya.

Namun untuk kegiatan lain di luar belanja rutin, Sekda menegaskan tidak akan ada penambahan anggaran. Terbatasnya pendapatan menjadi kendala utama, apalagi hingga triwulan ketiga 2025, realisasi PAD masih tergolong rendah.

“Kita berharap target PAD bisa tercapai di akhir tahun. Ini penting agar proses penganggaran untuk tahun 2026 berjalan lebih baik. Kami tetap optimis, dengan kerja sama dan komitmen semua pihak, target yang telah ditetapkan bisa dicapai,” tutup Sekda.

Situasi ini mendorong seluruh OPD untuk lebih cermat dalam merencanakan dan mengeksekusi program kerja, sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat efisiensi dan akuntabilitas penggunaan anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.