BENGKALIS – Ketua Umum HMI Cabang Bengkalis, Ahmad Suhaendra, menyampaikan kritik tajam terhadap Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bengkalis yang dinilainya kurang maksimal dalam menjalankan tugas pengawasan selama proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bengkalis. Kritik ini mencuat setelah Bawaslu menyatakan tidak menemukan pelanggaran dalam pelaksanaan Pilkada tersebut.

Menurut Suhaendra, pernyataan Bawaslu tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Ia menilai banyak pelanggaran yang terlihat jelas namun terkesan diabaikan. Salah satu contoh yang diungkapkannya adalah terkait insiden pemasangan alat peraga kampanye (APK) yang melibatkan Camat Rupat, Hariadi.

“Saya pernah berdebat dengan Camat Rupat soal netralitasnya. Ketika saya meminta APK diturunkan, dia malah menantang. Artinya, dia sengaja memasang itu, padahal Bawaslu sudah menyurati,” ungkap Suhaendra dengan tegas.

Ia juga menyoroti adanya dugaan intimidasi terhadap masyarakat kecil yang seharusnya menjadi perhatian serius Bawaslu. “Indikasi seperti ini mestinya diselidiki lebih dalam. Tapi, nyatanya tidak ada langkah konkret yang diambil,” tambahnya.

Tak hanya itu, Suhaendra juga mengungkapkan dugaan pelanggaran lain yang melibatkan aparat desa, termasuk Sekretaris Desa Darul Aman dan Ketua BPD Kuala Alam. Menurutnya, kasus-kasus ini bahkan sudah viral di media sosial, namun belum mendapat respons memadai dari Bawaslu.

“Miliaran uang negara dihabiskan untuk operasional dan gaji Bawaslu. Tapi kalau kerja mereka hanya sebatas menerima laporan tanpa tindakan nyata, lebih baik komisionernya tidur saja di rumah,” sindirnya.

Ia menegaskan pentingnya perbaikan kinerja Bawaslu Bengkalis agar kepercayaan publik terhadap proses demokrasi tetap terjaga.

“Pilkada ini menyangkut masa depan daerah kita. Jangan sampai lemahnya pengawasan merusak keadilan bagi masyarakat,” tutup Suhaendra.

Pernyataan tegas Suhaendra ini diharapkan menjadi dorongan bagi Bawaslu Bengkalis untuk lebih serius dalam menjalankan tugas pengawasan dan menindak tegas setiap pelanggaran yang terjadi.

Ini penting untuk memastikan proses Pilkada berjalan dengan jujur, adil, dan transparan demi masa depan Kabupaten Bengkalis. (rilis)

BERITA LAINNYA
Belasan Saksi Kasus Korupsi SPPD Fiktif Setwan DPRD Riau Ternyata Sudah Meninggal Rutin Setiap Tahun, RAPP kembali Gelar Khitanan Massal di Pelalawan Termasuk 2 Tol di Riau, Lonjakan Lalu Lintas di JTTS Saat Libur Nataru Capai 43 Persen MUI Pekanbaru Bakal Rilis Buku Biografi Ulama Ternama Asal Kota Bertuah Pajak Kendaraan Tahun 2025 Naik, Pabrikan Motor di Tanah Air Masih Optimis		Disdukcapil Pekanbaru Minta Warga Segera Urus Akta Kematian Secara Online Kakak Beradik Nadhira dan Syakila Raih Prestasi Kejuaraan Anggar Provinsi Riau Polemik Swastanisasi Sampah, Pemuda Pekanbaru Soroti Resiko Penyimpangan Anggaran Libur Akhir Tahun ke Sumbar, Ini 8 Destinasi Wisata Terbaik Polsek Simpang Kanan Gelar Cooling System Jaga Kamtibmas Pasca Pilkada 2024 di Bagan Nibung