PEKANBARU - Dinamika pesta demokrasi selama tahapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur semakin kental terasa. Baru-baru ini, Divisi Hukum pasangan Bersama Membangun Riau Abdul Wahid-SF Hariyanto menerima laporan dari simpatisan dan pendukung di daerah kampar.

Laporan yang diterima berupa intervensi terhadap izin usaha masyarakat yang bergerak di bidang pangkalan gas di Desa Siburuang, Koto Kampar Hulu, Kabupaten Kampar.

Anggota Divisi Hukum, Muhammad Nefos mengaku intervensi yang diduga dilakukan salah satu pendukung pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur itu tentunya sangat disesalkan.

Menurutnya, aksi tidak terpuji tersebut idealnya tidak perlu dilakukan, karena mengekang hak berpolitik masyarakat dalam pesta demokrasi.

"Berikut kami sampaikan bahwa kami ada mendapat laporan dari masyarakat yang merupakan pendukung pasangan Abdul Wahid-SF Hariyanto yang diduga diintervensi. Bentuknya dengan menghambat aktivitas usaha yang sedang berjalan, yakni berupa pangkalan gas," paparnya.

Diakuinya, hal itu diduga terjadi karena masyarakat atau pemilik pangkalan dengan inisilal SH tersebut memang sempat mengikuti kegiatan kampanye dialogis pasangan Bermarwah. Namun, pasca-kegiatan tersebut aktivitas usaha maayarakat kecil itu mulai diintervensi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

"Mari sama-sama kita ajak seluruh pihak untuk melakukan pembelajaran politik yang santun dan bermarwah. Sudah tidak zamannya lagi ancam mengancam maupub mengintervensi seperti itu. Apalagi ini berhubungan dengan usaha masyarakat untuk menyambung hidup sehari-hari," sambung Nefos yang sudah lama menekuni dunia pengacara itu.

Tim Bermarwah juga meminta para stakeholder, dalam hal ini pihak Pertamina dan pihak terkait lainnya agar tidak bersentuhan dengan aksi-aksi yang dapat menciderai pesta demokrasi. Serta mendukung netralitas dan pilkada damai yang sudah disepakati beberapa waktu lalu.

Dengan adamya laporan tersebut, tambah Nefos pihaknya akan berkoordinasi dengan Tim Pemenangan Pusat (TPP) pasangan Bermarwah. Langkah tersebut dilakukan untuk mengambil sikap, apakah akan ditindaklanjuti ke aparat penegak hukum atau langkah lainnya.

"Ya kita akan rapatkan itu. Kita berharap aksi-aksi intervensi tersebut tidak terulang lagi. Jangan ciderai pesta demokrasi kita dengan hal-hal yang tidka terpuji," tegasnya.

Seperti diketahui sebelumnya, semangat mewujudkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 yang aman dan damai memang menjadi atensi aparat penegak hukum dan seluruh stakeholder terkait. Bahkan, Kapolda Riau bersama Pj Gubernur Riau dan para kandidat Pilkada juga telah menggelar doa bersama di halaman Mapolda Riau, beberapa waktu lalu.

Penulis: Tim Redaksi

BERITA LAINNYA
Pemko Pekanbaru Fokus Perbaikan Jalan Rusak, Overlay Jadi Prioritas 2025 Pemko Pekanbaru Siapkan Pemindahan 277 Pengungsi Rohingya ke Lokasi Lebih Layak Jelang Masa Tenang Pilkada, Pj Gubri Ajak Masyarakat Jaga Kondusivitas KPU Kepulauan Meranti Ajak Warga Gunakan Hak Pilih pada 27 November 2024, Begini Mekanismenya Reses dr Meiza di Tangkerang Utara, Warga Keluhkan Banjir, Jalan Rusak hingga Sampah		Polisi Ungkap 16 Kasus TPPO di Riau, Selamatkan 41 Korban Curah Hujan Tinggi Tak Signifikan Tingkatkan Debit Waduk PLTA Koto Panjang Pj Wako Pekanbaru Harap Zero PSU di Pilkada Serentak 2024 Suzuki Luncurkan Jimny 5-Door White Rhino Edition, Perpaduan Elegan dan Ketangguhan di GJAW 2024 Paslon Muflihun-Ade Siapkan Sistem Satu Dashboard Terintegrasi