PEKANBARU - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara Riau menuding Penjabat (Pj) Gubernur Riau (Gubri) SF Hariyanto bersikap tidak netral dan menyalahi aturan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Pasalnya, beredar foto SF Hariyanto bersama bakal calon (bacalon) Gubernur Riau Abdul Wahid dan Firdaus.

Koordinator Daerah Riau BEM Nusantara, Nanang, menyebut foto itu memicu spekulasi di kalangan masyarakat mengenai netralitas SF Hariyanto sebagai ASN sekaligus sebagai Pj Gubri.

"Seharusnya, sebagai pejabat publik sekaligus ASN, bapak Pj Gubri menghindari berfoto dengan pose yang seakan-akan mendukung salah satu bakal calon di Pilkada mendatang. Tindakan semacam ini justru menimbulkan kecurigaan masyarakat mengenai ketidaknetralan beliau," kata dia, Jumat (7/6/2024).

Untuk itu, Nanang melanjutkan, BEM Nusantara Riau meminta kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk segera mencopot SF Hariyanto dari jabatannya.

Hal ini mengacu Surat Keputusan Bersama (SKB) yang ditandatangani oleh 5 menteri pada tanggal 22 September 2022 yang mengatur setiap ASN yang ditunjuk sebagai Pj Gubernur atau Walikota di seluruh Indonesia untuk tetap netral dalam menjalankan amanah sebagai Pj.

"Juga untuk tidak ikut cawe-cawe politik untuk menyambut Pilkada Serentak 202. Jika ada kedapatan Pj di suatu daerah terindikasi tidak netral maka akan mendapatkan sanksi disiplin atau dicopot dari jabatannya. Maka dari itu kami mendesak Presiden Republik Indonesia untuk segera mencopot SF Haryanto sebagai Pj Gubernur Riau," sebutnya.

BEM Nusantara Riau menilai, tambah Nanang, tindakan yang dilakukan oleh SF Haryanto dapat merusak kepercayaan publik terhadap integritas pejabat publik dan ASN.

"Sebagai ASN, beliau seharusnya mematuhi aturan dan etika yang mengharuskan netralitas dalam setiap pemilihan umum. Jika tidak, ini dapat berdampak negatif pada proses demokrasi yang sedang berlangsung," tegasnya.

"Untuk menghindari perpecahan yang lebih besar di masyarakat serta menjaga aturan dan etika yang berlaku bagi ASN dan pejabat publik, kami meminta kepada pak Presiden untuk mencopot Pj Gubri. Ketidaknetralan yang ditunjukkan secara terang-terangan oleh beliau sangat tidak sesuai dengan etika pejabat publik dan ASN," sambung Nanang.

BEM Nusantara Riau berharap tindakan tegas dari Presiden Republik Indonesia akan memberikan efek jera bagi pejabat lain yang mungkin berniat melakukan hal serupa.

"Kami yakin bahwa Presiden akan mengambil langkah yang tepat demi menjaga integritas dan netralitas pejabat publik serta ASN di seluruh Indonesia, khususnya di Provinsi Riau," pungkasnya.

Terakhir, Nanang berharap desakan ini juga untuk memastikan bahwa proses Pilkada di Riau berjalan dengan jujur, adil, dan transparan.

"BEM Nusantara Riau berkomitmen untuk terus memantau jalannya Pilkada serta memberikan kritik dan saran konstruktif demi terciptanya demokrasi yang sehat dan berintegritas di Provinsi Riau," tutupnya.

Penulis: Rinai
Editor: Satria

BERITA LAINNYA
Peringatan Dini Cuaca Riau: Waspada Hujan Lebat Disertai Petir dan Angin Kencang Pemko Pekanbaru Terbitkan SE Libur Bersama Tanggal 27 November Bupati Siak Alfedri: Guru Menentukan Kualitas SDM Tumpuan Masa Depan Bangsa Telkomsel Perkuat Jaringan 4G dan 5G di 657 Titik Keramaian Jelang Pilkada 2024 Rektor Ucapkan Selamat kepada Dr Ragil Terpilih Aklamasi Ketua IKA Universitas Islam Riau		Sinergi Bersama KPU dan Bawaslu, Satpol PP Pekanbaru Tertibkan APK Paslon Pilkada Warga Pekanbaru Sudah Muak Jalan Digali Hingga Rusak, DPRD Segera Panggil PUPR dan Kontraktornya Sukarmis Mantan Bupati Kuansing Resmi Ajukan Banding atas Vonis 12 Tahun, Kasus Korupsi Proyek Hotel Jalan Lintas Riau-Sumbar Putus Total, Kini Hanya Bisa Lewat Jalur Fungsional Indosat Luncurkan Program CSR "Sampah Jadi Pulsa" di Unsri: Solusi Inovatif Pemberdayaan Lingkungan dan Digitalisasi Kampus