PEKANBARU - Idris Laena dipastikan kehilangan kursinya sebagai anggota DPR RI setelah seluruh gugatannya atas hasil Pemilu Legislatif (Pileg) 2024 ditolak Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurut hasil rekapitulasi perolehan suara Partai Golkar dapil Riau II oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Yulisman meraih peringkat pertama caleg dengan perolehan suara terbanyak yaitu 72.183 suara sementara Idris Laena di peringkat kedua dengan 68.203 suara atau selisih 3.980 suara.

Namun Idris Laena tidak terima atas hasil tersebut dan menduga telah terdapat kesalahan yang membuat dirinya kehilangan suara.

Maka melalui kuasa hukumnya Idris Laena melayangkan gugatan ke MK dengan Nomor Perkara 208-02-04/PHPU-DPR-DPRD/XXII/2024 dengan alasan merasa dirugikan oleh kebijakan petugas di lapangan karena banyak Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang memasukkan perolehan suara pribadi Idris Laena menjadi suara partai.

Selain itu pihak Idris Laena juga menilai kurangnya bimbingan teknis yang dilakukan kepada petugas KPPS sehingga berakibat terjadinya pengurangan suaranya.

Namun, Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh menjelaskan bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Idris Laena tidak dapat meyakinkan MK bahwa telah terjadi pemindahan suara dari pemohon kepada Partai Golkar akibat adanya dua tanda coblosan pada surat suara. MK menilai keterangan saksi tersebut tidak didukung oleh bukti yang kuat.

Hakim menyatakan bahwa setelah memeriksa bukti-bukti dari pemohon, termohon, pihak terkait, dan Bawaslu, MK tidak menemukan perbedaan perolehan suara yang signifikan antara model C-Hasil dan D-Hasil Kecamatan seperti yang didalilkan oleh pemohon.

Selain itu, MK menyatakan tidak ada laporan atau temuan dari Bawaslu yang mendukung klaim pemohon tentang kesalahan perhitungan suara yang masif di banyak TPS.

Terkait argumen pemohon yang menyatakan bahwa saksi partai politik tidak menerima Formulir C-Hasil Salinan, MK menilai pemohon tidak menyebut secara jelas jumlah saksi yang mengalami permasalahan tersebut dan tidak memberikan bukti yang cukup. Oleh karena itu, dalil tersebut dinyatakan tidak dapat dibuktikan kebenarannya.

Maka, berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut, MK menyatakan bahwa pengurangan suara pemohon akibat kekurangpahaman KPPS dalam menentukan perolehan suara yang dicoblos oleh pemilih adalah tidak beralasan menurut hukum.

Sebagai informasi, Idris Laena menjabat sebagai anggota DPR-RI selama empat periode yaitu tahun 2008–2009, 2009–2014, 2014–2019, dan 2019–2024.

Ia mewakili daerah pemilihan Riau II yang meliputi Kabupaten Kampar, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Pelalawan, dan Kabupaten Kuantan Singingi.

Idris merupakan kader Partai Golongan Karya dan duduk di Komisi VI sekaligus sebagai Ketua Fraksi Golkar MPR RI.

Penulis: Rinai
Editor: Satria

BERITA LAINNYA
Laga Perdana Liga 2, PSPS Pekanbaru Tumbangkan Persikabo 1973 3-1 XL Axiata Beri Kesempatan Magang bagi 20 Penyandang Disabilitas Terpilih Rektor UIN Suska Riau Jadi Tersangka Sejak 30 Agustus Ahli Hukum Dewan Pers Angkat Bicara Soal Dugaan Pemerasan Oknum di Inhil Lubuak Bonta, Wisata Alam Sumbar dengan Suasana Asri Berasa Milik Pribadi		Toyota Luncurkan New Fortuner: Tetap Andalkan Dominasi di Pasar SUV Indonesia Warga Berterima Kasih Pembangunan Infrastruktur Desa Simpang Kateman Sudah Diperjuangkan Seminar Nasional Pendidikan Inklusi, Bupati Pelalawan: Pahala Guru Terus Mengalir Mitigasi Risiko Bank, Pejabat BRK Syariah Ikuti Pelatihan Aspek Hukum Silver Silk Tour and Travel Gelar Manasik untuk Jemaah Umrah Awal September Ini